BI Terbitkan Penyempurnaan Uang Muka Properti dan Kredit Motor

ilustrasi

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM/PLM), dan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).

“Sesuai dengan keputusan RDG Bulan September 2019, terhitung mulai 2 Desember 2019 BI terbitkan penyempurnaan ketentuan RIM/PLM dan LTV/FTV,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, Kamis (28/11).

Sehubungan dengan itu, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/12/PBI/2019 tentang perubahan atas PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan PBI No. 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI No. 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Baca :  LPS Ambil Alih BPRS Hidayah Jakarta

Menurutnya, penyempurnaan ketentuan dilakukan dalam rangka mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan.
BI memandang masih terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikalitas dan kondisi siklus keuangan yang sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

“Substansi pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah,” jelasnya.

BI juga melakukan pelonggaran: (i) Rasio Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan Properti sebesar 5%, (ii) Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10%, serta mengatur tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%.

Baca :  DPR Pertanyakan Penggunaan Dana Sawit Untuk 11 Perusahaan