JAKARTA-Pilkada serentak boleh dikatakan tak tercapai tujuannya. Karena tujuan awalnya adalah melakukan efisiensi penyelenggaraan pilkada. Namun realitasnya biaya pilkada serentak malah membengkak. “Mayoritas anggaran pilkada itu untuk honor panitia (penyelenggara). Biaya menjadi mahal, karena dana kampanye kandidat saat ini ditanggung oleh negara,” kata mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dalam diskusi “Pemilukada Serentak Terancam Gagal” di Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Dulu, kata Djohermansyah, biaya kampanye kandidat ditanggung oleh calon kepala daerah, misalnya pembuatan dan pemasangan baliho serta spanduk. “Ini yang membedakan pilkada serentak dengan pilkada lainnya,” tuturnya.
Menurut Djohermansyah, selain bertujuan efisiensi biaya, pilkada serentak bisa menghindari konflik politik dan sosial di masyarakat. “Jadi, tinggal bagaimana menjalankannya. Jangan sampai masih ada persoalan dana, konflik partai, dan lain-lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Dosen Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), semuanya harus diselesaikan secara kenegarawanan, bukan berpikir sempit. “Golkar dan PPP tidak ikut Pilkada itu bukan persoalan yang ringan,” tambahnya.
Sementara itu anggota Komite I DPD Muhammad Mawardi menyarankan sebaiknya segala kemungkinan yang terjadi, termasuk potensi kegaduhan politik, gugatan hukum dan sebagainya diselesaikan terlebih dahulu sebelum pilkada serentak digelar.
Khususnya keikutsertaan Golkar dan PPP, kata mantan Bupati Kapuas, seharusnya dengan keluarnya putusan PTUN, maka Menkumham Yasonna Laoly tidak memperuncing persoalan politik dengan tidak melakukan banding ke MA, karena kepengurusan Golkar kembali ke Munas Riau, 2009.
Mawardi memprediksi masalah pembengkakan anggaran, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan konflik partai merupakan salah satu faktor yang bisa menggagalkan Pilkada serentak. “Dulu PKB ketika konflik di KPU ada dua elit PKB yaitu Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid yang hadir untuk mendapatkan nomor pemilu, tapi yang mendapatkan nomor adalah Muhaimin Iskandar. Namun Gus Dur legowo. Itu sikap kenegarawanan,” jelasnya
Soal pembengkakan anggaran, kata Mawardi, karena UU mengharuskan demikian di mana alat peraga kampanye ditanggung oleh APBD dan APBN. “Money politics juga harus diperhatikan serius. Ini antara lain yang perlu direvisi, agar Pilkada ini menghasilkan pemimpin yang baik sesuai harapan rakyat,” imbuhnya. (ec)
