Budaya Patronase Hambat Demokrasi

antaranews.com

Jakarta-Budaya patronase yang kuat dalam partai politik dituding sebagai biang kerok terhambatnya demokrasi modern. “Lihat saja budaya patronase ini terbanyak dari partai politik, makanya tak heran banyak elit politik yang jadi tersangka,” kata  pengamat politik LIPI, Prof Siti Zuhro bersama anggota DPD Sumut Parlindungan Purba dalam diskusi “Prahara politik” di Jakarta,(Rabu,27/2).

Akibat patronase ini, lanjut Siti, parpol belum berhasil menelurkan sistem dan SDM yang mumpuni. Justru masih bertumpu pada satu orang. “Ini karena kita belum berhasil memutus mata rantai yang sarat dengan rezim orba,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Siti lagi, masyarakat diminta berani melakukan  kontrak politik yang jelas dengan partai politik (parpol). Karena dikhawatirkan pemilu 2014 hanya dijadikan ajang untuk berkuasa. “Sekarang inilah saatnya, kekuatan civil sociaty untuk bertindak. Kita harus membuat kontrak politik,” tambahnya

Menurut Guru Besar Riset ini, publik sudah tak terlalu berharap pada parpol. Karena dari dulu tak ada perubahan perilaku yang significant. “Sulti mengharapkan parpol untuk mengubah perilaku. Kita mesti mengunci parpol,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Siti, harus ada kesepakatan untuk menghukum parpol buruk dan jorok ke depan. Bagaimanapun juga harus berangkat untuk memberdayakan perubahan positif pada elit politik. “Intinya, harus dieliminasi atau dipinalti pada elit politik yang buruk, supaya mereka jangan sampai diberi ruang untuk berkicau,” paparnya.

Dijelaskan Siti, saat ini publik seolah-olah hidup dalam alam demokrasi modern. Padahal sebenarnya tidak, sambungnya, karena kenyataannya banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin tidak amanah. “Lihat saja, sekitar 291 kepala daerah masuk penjara dan ratusan lainnya masih diproses hukum,” terangnya. **can

Baca :  Buruh Tetap Ngotot UMK Surabaya 2014 Tertinggi