YOGYAKARTA-Mantan Penasehat Ahli Kepala BPMigas Bidang Komunikasi, AM Putut Prabantoro mendesak seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia untuk membeli saham perusahaan migas, participating interest milik Pertamina atau saham BUMD daerah penghasil migas agar kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Selain dimaksud untuk menjaga keutuhan NKRI, pembelian saham oleh BUMD juga dan sekaligus mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas di dunia migas. “Sumberdaya alam termasuk migas Indonesia memiliki fungsi strategis yakni mempersatukan negara Indonesia. Dan disebutkan bahwa migas tersebut di manapun letaknya mempunyai kewajiban menjadi alat pencapaian kemakmuran setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, BUMD seluruh Indonesia diminta membeli saham perusahaan migas yang ada di Indonesia ataupun participating interest yang dimiliki Pertamina atau dalam pengelolaan bersama BUMD di suatu wilayah kerja,” ujar Putut dalam diskusi dan bedah buku berjudul “Industri Migas Di Indonesia”, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Kamis (4/6) .
Hadir sebagai pembicara adalah Y Sri Susilo SE, M.Si (staf pengajar di UAJY), Ketua ISEI Jogyakarta Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Guru Besar Fak. EKBIS Universitas Gajahmada), Rahmad Pribadi (pengamat migas lulusan Harvard University, AS) dan dipandu Ronny Sugiantoro (wartawan senior).
Dengan cara ini, jelas Putut yang juga penulis buku “MIGAS – THE UNTOLD STORY”, ini, migas menjadi perekat NKRI dan sekaligus mengawasi kinerja Pertamina dan BUMD secara otomatis di seluruh Indonesia. “Dengan pembelian saham ini, Jogyakarta sebagai provinsi yang tidak memiliki SDA, sebagai misal, tetap mendapatkan mendapatkan kemakmuran migas melalui saham yang diinvestasikan,” saran Putut Prabantoro yang juga saat ini menjadi Konsultan Komunikasi BAKAMLA RI.
Sementara itu, pengamat industri Miga, Rahmad Pribadi mengingatkan, industri migas selalu sarat dengan politik lokal, nasional dan global karena melibatkan jutaan bahkan miliaran dolar investasi. Oleh karena itu, Rahmad menekankan, bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk penguasaan migas Indonesia oleh segelintir orang atau kepentingan sekelompok orang. “Perlu anda lihat, apakah kasus-kasus yang muncul di publik berkaitan dengan kehidupan politik atau partai di Indonesia ? Itu salah satu bukti migas sangat terkait dengan kehidupan politik dari sebuah negara dan bangsa,” ujar Rahmad.
Ditempat yang sama, Guru Besar UGM, Lincolin Arsyad mengatakan, setelah BPMigas dan Petral dibubarkan, yang menjadi pertanyaan kedepan adalah, bagaimana tata kelola Migas di Indonesia perlu diperbaiki, supaya bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi Indonesia. Ditegaskan, perbaikan tata kelola hulu dan hilir perlu dilakukan segera supaya mereka yang bekerja di Indonesia mendapat kepastian hukum juga. “Dengan ini, diharapkan kesenjangan antara pusat dan daerah penghasil migas dapat diatasi. Itu hanya bisa dilakukan dengan rasa nasionalisme yang kuat,” jelasnya.
