Buntut Penolakan Panglima TNI Ke AS, Fahri : Kemenlu Harus Investigasi

JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Kementerian Luar Negeri harus melakukan investigasi lebih jauh terkait penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Sebab tidak mungkin kesalahan tersebut dilakukan ini hanya sekedar teknis dan administratif semata. “Kita patut mencurigai bahwa di belakang keputusan ngawur itu meski telah dikoreksi ada maksud lain yang lebih besar,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Oleh karena itu, lanjut Fahri, Kementerian luar negeri Indonesia tidak boleh cepat puas atas keterangan Pemerintah Amerika Serikat yang telah melakukan tindakan yang mengganggu sekali hubungan dua negara. “Keterangan kedutaan besar Amerika di Jakarta terkait penolakan kepada Panglima TNI tidak boleh dianggap ringan,” ucapnya lagi.

Menurut politisi asal NTB itu, menteri luar negeri harus melakukan investigasi lebih jauh. Sebab tidak mungkin kesalahmya yang dilakukan ini teknis dan administratif semata. “Kita patut mencurigai bahwa di belakang keputusan ngawur itu meski telah dikoreksi ada maksud lain yang lebih besar”, tambah Fahri.

Baca :  Dulu Bos Ikan di Dadap Wangi, Sekarang Tinggal Amisnya

Anggota Fraksi PKS ini juga menganggap tidak cukup jika kedutaan Amerika di Jakarta yang memberikan keterangan tetapi harus pihak yang mengundang atau kementerian luar negeri Amerika Serikat yang Harus bertanggungjawab atas Kejadian ini. “Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan berdaulat tidak boleh menerima begitu saja perlakuan yang tidak punya etika kepada pejabat indoensia. Sikap itu harus mereka ketahui bahwa kita tidak mudah menerima, imbuhnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfud Shidiq menegaskan pihak Washington telah melakukan kesalahan diplomatik yang serius. “Yaitu ketika red-notice dikeluarkan kepada Panglima TNI yang secara khusus diundang resmi pihak Panglima Militer AS. Ini adalah tindakan mempermalukan pihak Indonesia yang sulit dicari pembenarannya,” katanya di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Baca :  Said Napak Tilas di Kampung Kelahiran

Apalagi sebelumnya, kata anggota Fraksi PKS, pihak AS juga telah menerapkan larangan masuk ke AS kepada Jendral (Purn) Wiranto dan juga kepada Mayjen (Purn) Prabowo Subianto. ”
Tindakan Washington ini hanya akan merugikan kepentingan AS di Indonesia dan juga kawasan,” tambahnya.

Padahal dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, lanjut Mahfud yang kini menjadi anggota Komisi IV DPR, telah menuntut AS untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan negara-negara di kawasan ini. “Kali ini pihak AS telah melakukan sebuah kesalahan serius,” tegasnya.

Seperti diketahui Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Joseph Donovan buru-buru menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Adapun permintaan maaf itu disampaikan Donovan melalui sambungan telepon ke Menlu Retno Marsudi. “Dubes Joseph Donovan telah meminta maaf ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot,” kata
Staf Kedubes AS di Jakarta.

Baca :  Presiden: Kalau UU Memperbolehkan, Dor Saja Pengedar Narkoba

Oleh karena itu, Staf Dubes AS akan tetap berkomunikasi terus dengan staf Gatot. Pihak Kedubes AS mengklaim akan tetap berupaya agar Gatot bisa ke AS untuk menghadiri acara tersebut di atas. “Kedubes AS telah dan akan tetap mempersiapkan perjalanan Jenderal ke Amerika Serikat. Kami tetap berkomitmen dengan kemitraan strategis dengan Indonesia,” kata Kedubes AS.

Sayangnya, Kedubes AS tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan Gatot ditolak masuk ke AS. “Joseph Dunford, pemimpin staf gabungan mengundang Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo ke acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism pada October 23-24 di Washington, D.C. Perjalanan Gatot tidak bisa dilakukan sebagaimana direncanakan,” kata Kedubes AS. ***