Cagub BI: Pemerintah Mesti Kendalikan BBM di Kuartal III-2013

Monday 25 Mar 2013, 9 : 46 pm
by

JAKARTA-Calon Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah harus mampu mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Kuarta III-2013 untuk menghindari perlanggaran terhadap UU Keuangan Negara.

Menurut Agus Marto, tanpa adanya pengendalian subsidi BBM bersubsidi paling lambat di Kuartal III, maka difisit fiskal 2013 akan lebih besar dari setahun sebelumnya. “Kuartal III ekonomi akan lebih buruk, maka defisit akan lebih besar dan ini akan melanggar UU Keuangan Negara, kalau tidak ada upaya mengendalikan konsumsi BBM,” ujarnya.

Kendati perekonomian Indonesia tengah membaik, kata Agus, namun situasi ini masih diwarnai dengan tingginya tingkat konsumsi BBM bersubsidi yang bisa mengganggu fiskal. “Transaksi berjalan yang buruk itu mesti diwaspadai, mesti disikapi dengan pengendalian, agar juga rupiah kita tidak terdepresiasi,” kata Menteri Keuangan ini.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, jika dirinya terpilih sebagai Gubernur BI fokus utama Bank Sentral terkait dengan nilai tukar rupiah adalah menjaga stabilitas terhadap fundamental untuk menghindari kenaikan harga barang. “Nantinya saya tidak bertanggung jawab pada target APBN yang Rp9.300/USD, tetapi lebih bertanggung jawab terhadap stabilitas rupiah sesuai fundamental, supaya orang bisa bekerja,” tegasnya.

Agus menambahkan, saat ini komitmen di Kemeneterian Keuangan juga menetapkan bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, jika defisit fiskal APBN lebih besar. “Kalau defisit fiskal besar, anggaran kementerian dan lembaga bakal dipotong. Ini untuk meyakinkan kesehatan fiskal kita,” ucap Agus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kuartal I-2023, BSI Raih Laba Bersih Rp 1,4 6 Triliun

JAKARTA-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan kinerja keuangan

3 Bendungan Rampung, Dongkrak Produktivitas Lumbung Pangan Nasional

JAKARTA-Guna mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan