Daeng: Kebijakan Pajak Pemerintahan Semakin Kejam

Monday 28 Dec 2015, 9 : 48 pm
by
Utang global bond ini jika terealisasi semuanya maka nilainya mencapai 536 triliun rupiah, itu dari global bond saja. Lalu bagaimana utang Pertamina sekarang yang nilainya sudah hampir 600 triliun rupiah.
Pengamat Ekonomi AEPI Salamuddin Daeng

JAKARTA-Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengeritik keras kebijakan pajak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diterapkan di tengah pelemahan ekonomi. Hal ini akan menjadi tekanan besar kepada ekonomi nasional. “Kebijakan pajak ini semakin kejam mengalahkan pemerintahan kolonial Raffles. Tidak ada pemerintahan di dunia, dalam situasi pelemahan ekonomi dan krisis justru mengeruk pajak ugal ugalan, salah satunya revaluasi asset BUMN dan Property,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/12).

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK bertidak kontraproduktif dalam rangka mencapai target pengerukan Pajak mengingat keadaan ekonomi masyarakat memburuk. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2015 ditargetkan senilai Rp 1.439 triliun.

Dia meyakini target pajak sebesar itu dipastikan tidak akan tercapai. Sampai dengan 25 Desember 2015 pemerintah baru mendapatkan penerimaan pajak 2015 senilai Rp 1000 triliun. Dengan demikian penerimaan pajak pemerintah baru terealisasi 67 %. “Deficit anggaran 2015 diperkirakan akan lebih dari 3 %,” tuturunya.

Meskipun demikian Menteri Keuangan (Menkeu) dengan arogan mengkalim prestasi mengeruk pajak sebagai pencapaian tersebesar sepanjang sejarah RI.  Menkeu juga mengatakan akan terus memburu pajak sampai terpenuhi hingga akhir tahun dengan segala macam cara seperti revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, dan perusahaan properti. “Patut diwaspadai oleh rakyat rencana pemerintah melakukan revaluasi asset tersebut karena itu akan menjadi dasar bagi pemerintahan ini mengeruk pajak tanah, bangunan, dan semua asset property rakyat. Ini adalah pemerintahan yang paling kejam, lebih dari kebijakan kolonial pada era pemerintahan Raffles yang memberlakukan kebijakan pajak tanah dan pajak hasil panen,”terangnya.

Untuk itu tutrunya rakyat segera bersiap siap membayar pajak tanah, rumah, dan segala macam property yang diwariskan oleh nenek moyang, untuk memenuhi ambisi pemerintahan ini membangun Tol, Megaproyek Listrik, Kereta Cepat, yang nantimya juga rakyat akan membayar dengan harga yang mahal.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Pesta Pora Pejabat dan Penegak Hukum Korup

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai peringatan

Permudah Transaksi Properti, Ray White Gandeng OCBC NISP & Rumah123.com

JAKARTA-Perusahaan agen properti Ray White Indonesia menargetkan memiliki 200 kantor