Dalam penyusunan belanja tahun 2019, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2019 yakni pertama, berdasarkan Direktif Presiden dan Wakil Presiden, hasil sidang Kabinet, Raker atau RDP, hasil Kunjungan Kerja DPR. Kedua, berdasarkan pembangunan berbasis wilayah, ketiga, tidak ada kontrak tahun jamak (MYC) baru kecuali pembangunan bendungan dan irigasi atau air baku guna mendukung fungsi bendungan, keempat, prioritas program padat karya yang naik 5 persen dari total pagu TA 2018, kelima, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, serta keenam, pemanfaatan hasil Badan Penelitian dan Pengembangan.
Pagu anggaran sebesar Rp 110,73 triliun belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp 5,10 triliun berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,24 triliun.
Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran Kementerian PUPR tahun 2018, hingga 5 September 2018, untuk realisasi keuangan telah mencapai Rp 52,102 triliun, lebih besar dari sisi nilai rupiah yang diserap dibanding tahun 2017 yakni Rp 49,63 triliun. Namun dari sisi persentase penyerapan tahun 2018 sebesar 45,76% masih lebih kecil dibanding 2017 sebesar 46,73%. Pagu anggaran tahun 2018 Kementerian PUPR sebesar Rp 113,85 triliun.
Dari Rp 52,10 triliun tersebut, penyerapan terbesar merupakan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh empat Direktorat Jenderal dengan alokasi dana terbesar, yaitu Ditjen Bina Marga sebesar Rp 18,981 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 17,974 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 9,269 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 4,547 triliun. ***
