JAKARTA– Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan dan penyandang disabilitasi menjadi prioritas utama pemerintah dalam akses pembiayaan formal bagi masyarakat melalui Program KUR yang inklusif.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan April 2024, porsi penyaluran KUR untuk debitur perempuan sendiri mencapai 40% dari total debitur KUR.
Agar penerapan kebijakan KUR semakin baik lebih baik dari tahun ke tahun, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah, perbankan, serta lembaga penjamin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR pada hari Kamis (2/5/2024) di Garut, Jawa Barat.
Kegiatan monev yang dilanjutkan dengan penyaluran KUR secara simbolis ini dilaksanakan bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pemerintah mulai mendata (debitur KUR) di tahun 2024 khusus disabilitas karena kemarin-kemarin kita tidak mendata berapa jumlah disabilitas yang mendapatkan, mulai tahun 2024 kita mulai data. Saat ini jumlahnya kira-kira hampir 1% dari total. Kita tidak ada porsi tertentu. Pokoknya semakin banyak semakin bagus,” kata Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya.
Untuk mendorong inklusivitas Program KUR, Gede menjelaskan pemerintah tidak membatasi porsi yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM perempuan maupun penyandang disabilitas.
Para pelaku UMKM penyandang disabilitas juga diberi bimbingan teknis serta diberi bantuan alat-alat produksi.
“Kita tidak ada porsi. Pokoknya semakin banyak semakin bagus. Kita tidak akan mengcap di angka tertentu. Karena kadang-kadang difabel memiliki keterbatasan usaha, tapi kalau mereka mau mengakses (KUR) pasti kita akan lebih utamakan,” tambah Gede.
Perlu diketahui bahwa realisasi KUR di Provinsi Jawa Barat dari Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 telah mencapai Rp 8,79 triliun yang diberikan kepada 149.602 debitur.
Sedangkan di Kabupaten Garut, realisasi KUR dari Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 telah disalurkan sebesar Rp 433,38 miliar yang diberikan kepada 8.034 debitur.
Penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi di Kabupaten Garut didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 61,79%, diikuti industri pengolahan sebesar 14,06%, dan sektor pertanian sebesar 10,61%.
Dalam kegiatan monev debitur KUR kali ini, bersama dengan Dharma Wanita Persatuan, Pemerintah, perbankan dan lembaga penjamin mengunjungi alumni debitur KUR BRI inspiratif yaitu pelaku UMKM dengan usaha perdagangan dan produksi kerajinan kulit ASTIGA (Asli ti Garut) yang skala usahanya telah berkembang pesat menjadi produk fashion yang dikenal di dalam negeri maupun luar negeri, terutama Asia Tenggara.
Pemerintah optimis melalui sinergi antara pemerintah, penyalur KUR dan penjamin KUR bersama kelompok Dharma Wanita Persatuan Kemenko Perekonomian, pelaku UMKM perempuan dan pelaku UMKM penyandang disabilitas dapat semakin berdaya saing dan memperkuat peranannya sebagai UMKM untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Adanya monev ini membuktikan bahwa Program KUR yang dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian melalui perbankan memang sangat bermanfaat dan inklusif,” kata Ketua DWP Kemenko Perekonomian Ibu Anna Susiwijono.
