JAKARTA-Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo menyebutkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang digunakan sejak lima tahun lalu telah menghemat Rp83 triliun anggaran negara. “Jadi hingga November ini, total nilai transaksi nasional melalui LPSE sampai saat ini sudah mencapai Rp1.080 triliun dengan nilai efisiensi sebesar Rp83 triliun,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (10/11).
Tak hanya dari sisi efisiensi, kinerja lima tahun ini sudah cukup menggembirakan. Untuk jumlah unit LPSE dari yang semula ada 137 kini berjumlah 631 unit yang sudah mengerjakan 455 ribu paket lelang.
Kata dia, angka itu jika dibandingkan dengan pembangunan proyek, setara dengan pembangunan enam proyek jalan tol Cikapali atau 80 proyek waduk di seluruh Indonesia. “Jadi penghematan anggaran ini dapat terjadi karena sudah ada lelang elektronik,” lanjutnya.
Untuk itu, dengan kinerja yang positif itu, ia berharap pemerintah dapat terus mengapresiasinya. Salah satu dengan memberikan remunerasi yang memadai. Selama ini, remunerasi yang menarik hanya terjadi di sektor pajak dan cukai. “Tapi ke depan, sebaiknya ada juga di sektor spending dan pengadaan. Karena di beberapa negara maju, sektor pengadaan ini juga menjdi profit center,” tandasnya.
Sedang dalam rangka memperkuat sistem SPSE itu, upaya lainnya adalah melaksanakan sistem manajemen keamaan informasi (SMKI) yang diamanatkan dalam PP No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan ini mengamanatkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik itu wajib melakukan pendaftaran, pengamanan, dan juga sertifikasi.
Untuk itu, LKPP terus berupaya agar LPSE ini menjadi unit pendorong percepatan implementasi e-Government. Termasuk juga terus dilakukan perbaikan sistemnya, karena aplikasi elektronik ini tetap masih ada celah. “Antara lain untuk mengurangi aksi fraud atau kecurangan, termasuk juga aksi korupsi,” pungkasnya. (TMY)
