JAKARTA-Utang pemerintah memang selalu menjadi topik gurih yang digoreng apalagi menjelang pemilihan presiden. Informasi yang disebarkan seringkali sepotong-sepotong, ditambah dengan kata-kata yang membuat cemas masyarakat.
“Sebenarnya, politisasi atau tidak, itu irrelevant dengan tugas kami di KSP (Kantor Staf Presiden). Tetapi, kami memantau diskusi yang berkembang di masyarakat tentang utang ini. Memang banyak yang keliru, yang membuat masyarakat cemas, atau parno tentang utang kita,” kata Denni Puspa Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis, dalam program Prime Talk di MetroTV, Senin, 28 Januari 2019.
Informasi sepotong yang disodorkan ke masyarakat salah satunya tentang naiknya utang pemerintah. Di era Presiden SBY, utang pemerintah hanya Rp2.608,8 triliun, sedangkan di era Presiden Jokowi mencapai Rp4.418,3 triliun.
Ini kemudian dikatakan mengkhawatirkan. Padahal, wajar sekali kalau semakin besar suatu negara, akan semakin besar utangnya.
“Sangat normal. Pola seperti ini bisa kita amati di tingkat individu, rumahtangga, maupun perusahaan. Orang kaya utangnya lebih besar dibandingkan orang miskin, perusahaan besar utangnya lebih besar daripada perusahaan kecil,” jelas Denni, yang alumnus Department of Economics, University of Colorado at Boulder itu.
Sebagai catatan, PDB Indonesia tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp14.835,3 triliun, naik dari Rp10.542 triliun pada tahun 2014.
Denni menambahkan, berbahaya atau tidaknya utang pemerintah pada perekonomian tidak bisa dinilai dari nominalnya semata. “Ada beberapa indikator yang mesti dicermati, seperti rasionya terhadap PDB, pertumbuhannya, kemampuan bayarnya, dan alokasinya; apakah untuk kegiatan produktif atau konsumtif,” ujarnya
