JAKARTA-Konteks ekonomi dunia saat ini sangat berbeda. Tidak tepat menganggap suatu negara kehilangan kedaulatan atau tidak mandiri karena dipengaruhi oleh faktor global, punya utang luar negeri, menggunakan input impor, atau membuka diri pada penanaman modal asing dan tenaga kerja asing.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan yang membidangi kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis Denni Puspa Purbasari menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Pusat dengan Komisariat Provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.
Kepada Alumni Lemhannas yang hadir pada rapat tersebut, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder Amerika Serikat ini mengawali paparannya dengan menjelaskan konteks ekonomi global serta bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia.
“Indonesia adalah small open economy. Artinya, kondisi ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang dimotori oleh beberapa large open economies,” paparnya.
Contohnya, ketika suku bunga Amerika naik, maka suku bunga Indonesia juga naik. Ini sudah rumus atau keniscayaan dalam ekonomi. Deviasi dari rumus ini, akan membawa akibat pada aliran kapital yang bisa jadi mengganggu.
Selain itu, kemajuan teknologi dan logistik membuat produksi mengikuti pola global supply chain, dimana komponen-komponen dari satu produk berasal dari banyak negara; sehingga, produk itu lebih tepat disebut made in the world, meskipun bungkusnya menyebut made in China atau USA.
Dari contoh-contoh ini, staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini mengajak para peserta untuk mendefinisikan dengan lebih tepat makna kemandirian dalam bidang ekonomi, apalagi di era global ini.
Obligasi pemerintah Amerika Serikat banyak dipegang asing. Separuh penduduk Singapura orang asing. Cina mengundang banyak PMA. Namun tidak ada yang mengatakan negara-negara ini kehilangan kedaulatan.
Kedaulatan ekonomi suatu negara ada ketika kebijakan ekonomi negara itu disusun oleh negara itu sendiri untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.
“Kedaulatan ekonomi Indonesia ada di tangan para penjaga republik, yaitu para birokrat, aparat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perusahaan, asing sekalipun, tidak akan bisa (mendikte), bila para penjaga republik ini mengatakan tidak,” tegasnya.
Alumni University of Illinois Urbana-Champaign ini mengatakan ketidakpastian dan volatilitas adalah keniscayaan dalam dunia ekonomi. Meski demikian, kinerja ekonomi dan kesejahteraan Indonesia solid.
Banyak kejadian ekonomi dan politik global yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, seperti naiknya suku bunga AS, Brexit, menangnya pemimpin populis/nasionalis di beberapa negara, krisis keuangan Argentina dan Turki, maupun perang dagang AS-Tiongkok.
Denni menjelaskan bahwa dampak perang dagang AS-Tiongkok akan melalui tiga jalur, yakni perdagangan, kepercayaan, dan finansial. Dampak negatif terbesar dirasakan Tiongkok, disusul AS sendiri.
“Industri manufaktur Tiongkok kontraksi, sedangkan Amerika ekspansi. Namun secara keseluruhan worse off. Bagi dunia, dampaknya perdagangan global menurun dan harga komoditas menurun,” jelasnya.
Meskipun Tiongkok adalah mitra dagang nomor satu Indonesia baik untuk ekspor maupun impor, namun dampak perang dagang pada perdagangan justru positif karena trade diversion.
Dampak negatif—dan lebih besar—justru datang dari turunnya kepercayaan dan aliran modal. Statistik menunjukkan Tiongkok adalah sumber PMA dan utang luar negeri nomor tiga terbesar bagi Indonesia—setelah Singapura dan Jepang.
Meski demikian, ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di atas 5%. Pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi terus menurun. Posisi fiskal juga makin sehat.
“Hasil ini diperoleh dari kombinasi reformasi struktural, kebijakan ekonomi yang prudent, dan penyiapan bantalan (cushion) untuk menghadapi krisis,” terang penerima beasiswa Fulbright ini.
