Oleh: Salamuddin Daeng
Cara pemerintah menangani covid sekarang ini, tampaknya makin jauh dari penyelesaian masalah.
Sehingga besar kemungkinan urusan dengan covid akan makin panjang lebar dan makin memburuk dari waktu ke waktu baik dari jumlah yang terkena maupun jumlah korban.
Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin.
Sehingga kebutuhan dana penanganan covid akan makin meningkat, baik dalam mengatasi masalah kesehatan hingga kematian, maupun non kesehatan yakni masalah masalah ekonomi dan sosial lainnya.
Pada satu sisi pemerintah yang uangnya makin menipis menyedot sebagian besar angaran pembangunan untuk menangani covid.
Keperluan non covid pasti akan banyak dikorbankan termasuk pemeliharaan infrastruktur publik dan anggaran pembangunan lainnya.
Bagian ini juga merupakan maslaah serius karena menyangkut keselamatan manusia.
Sementara kebutuhan dana covid yang makin hari makin besar. Seluruhnya menjadi tanggung jawab APBN.
Dikarenakan covid telah resmi diatasi dengan dalih kesehatan publik alias public health. Jadi negara yang bertanggung jawab menuntaskannya, mulai dari mengatur, membiayai, dan menegakkan seluruh aturan main secara tegas.
Memang dalam urusan wabah pemerintah tidak boleh berfikir efisien, tapi cara penanganan yang amburadul akan memicu terjadinya pemborosan.
Belum lagi jika pemborosan dilakukan secara sengaja oleh oknum dengan alasan darurat covid anggaran dihambur hamburkan tanpa adanya perencanan matang, skala prioritas yang baik, fokus yang akurat dan penggunaan yang efektif.
Pada era digitalisasi sekarang ini, seharusnya pengelolaan, alokasi dana covid sudah harus sejalan dengan era transparansi dan tools digitalisasi.
Mulai dari siapa menggunakan, mendapatkan dana covid, berapa mereka dapatkan, baik perorangan maupun perusahaan dan lembaga.
Program mengatasi covid harus didukung dengan seluruh resourcess digital, sofware digital, perangkat digital, manajemen digital.
Kemana uang covid mengalir seluruh rakyat akan tau dan ikut berpartisipasi mengawasi dan juga membantu kalau negara memerlukannya.
Lagi pula yahg digunakan untuk memberantas covid adalah APBN. Sehingga dalam pengelolaannya melekat semua aturan penggunaan APBN, mulai dari persetujuan rakyat melalui DPR sampai dengan audit oleh Lembaga Pemeriksa keuangan (BPK), dan dimonitor oleh publik melalui digitalisasi yang super transparan.
Sehingga masyarakat tau tetangganya sudah menerima dana covid berapa duit.
Ibaratnya demikian. Mudah mudahan ya. Amanah mempercepat keluar dari masalah.
Penulis adalah Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta
