DJP dan BTN Resmi Kerja Sama Pengembangan Layanan Elektronik Perpajakan

Monday 14 May 2018, 5 : 26 pm
by
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono tentang Kerja Sama dalam rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan.

“Dengan Nota Kesepahaman ini, DJP telah memiliki kemitraan dengan semua bank milik negara termasuk BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri untuk bekerjasama mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik termasuk e-billing, kiosk pajak, dan Kartu Pintar NPWP serta layanan elektronik lainnya,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/5)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rangka pengembangan e-billing yang saat ini sudah berjalan secara nasional, DJP dan pihak bank mitra akan melakukan penyempurnaan sistem bulk billing, perbaikan pembayaran billing valas, serta pengembangan kanal pembuatan Kode Billing.

Di samping peningkatan layanan e-billing, layanan kiosk pajak juga akan dikembangkan yang nantinya akan mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT, dan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Menurutnya, DJP dan pihak bank juga akan mulai menjajaki kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan, kerja sama pengembangan API management, serta kerja sama pelaporan SPT di mana bank berfungsi sebagai penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider).

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman, DJP dan BTN juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama di mana kedua belah pihak sepakat untuk menerbitkan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak BTN dalam bentuk kartu debit yang akan di-inject dengan applet Kartin1 dari DJP, sehingga dapat mengintegrasikan data identitas NPWP, kepegawaian, serta identitas lainnya.

“Pada tahap ini, Kartu Pintar NPWP akan dikembangkan untuk pegawai DJP sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP. Diharapkan program ini dapat menjadi purwarupa bagi pengembangan penyediaan Kartu Pintar NPWP untuk masyarakat luas,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

IKM Pengolah rempah-rempah/Foto: Dok Kemenperin

Ungkit Kejayaan Rempah Indonesia, Kemenperin Racik IKM Hilirisasi Lada

JAKARTA-Rempah-rempah Indonesia telah menjadi komoditas perdagangan internasional, yang sekaligus membuat

Presiden Jokowi Mengaku Pernah Diinterogasi 4 Mata Oleh Kiai Soal PKI

MAJALENGKA-Presiden Joko Widodo mengaku pernah diinterogasi 4 mata oleh kiai