JAKARTA–Kalangan DPR mengingatkan kesehatan APBN harus tetap terjaga di tengah pergolakan kondisi perekonomian global. Pasalnya, gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju juga dapat memberikan dampak bagi belanja pemerintah pusat. “Realisasi belanja Pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7%,”
kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Oleh karena itu, Politis PKS itu Kita berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better). “Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L di bawah angka 30%, perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menekankan bahwa belanja pemerintah harus bisa dioptimalisasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM hingga percepatan pembangunan infrastruktur di bidang Kesehatan dan pendidikan. “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing. Memastikan belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan,” kata Legislator PKS itu.
Anis juga menyerukan agar pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Menurut Anis pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran. “Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Oleh sebab itu, lanjut Anis lagi, DPR berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. “Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2023 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga,” tambahnya.
Dalam pernyataan resminya, Legislator Dapil DKI Jakarta I itu juga menyinggung kebijakan Transfer ke Daerah. Ia berharap Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya.***
