JAKARTA-Kalangan DPR kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang malah mengundang sejumlah ekonom bermasalah ke Istana Negara. Kekecewaan bertambah membuncah setelah ditengarai beberapa ekonom itu justru terkait dengan skandal Bank Century. “Lihat saja ada Lin Chen Wei, Raden Pardede, inikan orang-orang yang erat kaitannya dengan masalah Century gate. Tentu sangat disayangkan,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam diskusi “Mewujudkan Ekonomi Pro Rakyat” di Jakarta, Kamis (2/6/2015).
Tidak hanya itu, kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, DPR juga mempertanyakan langkah Presiden Jokowi. Karena hampir mayoritas ekonom tersebut justru lebih mendorong penambahan utang. Tentu bertolak belakang dengan visi ekonomi kerakyatan.
Adapun ekonom yang diundang Presiden Jokowi beberapa hari lalu antara lain, Destry Damayanti, Tony Prasentyantono, Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Anton Gunawan, A Prasetyantoko, Poltak Hotradero, Lin Che Wei, dan Raden Pardede.
Misbakhun menambahkan langkah pemerintah untuk menggerakkan ekonomi pro kerakayatan masih terkendala dengan kelompok kepentingan yang lebih memilih kebijakan meningkatkan utang luar negeri.
Dengan demikian, ujarnya, ketergantungan Indonesia terhadap negara lain sulit untuk dihilangkan meski integrasi ekonomi global merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan.
Hanya saja, menurutnya, Indonesia tidak boleh kehilangan dasar ekonomi konstisui yang lebih akrab dengan subsidi tanpa bergantung pada utang luar negeri. “Tidak boleh subsidi dihilangkan dan kita harus menegakkan ekonomi konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu Staf Khusus Menkeu Arief Budimanta mengakui dirinya ikut hadir dalam pertemuan di Istana. Pertemuan dengan para ekonom itu dimaksudkan untuk mendapatkan satu pemikiran dan sekaligus mempercepat pergerakan dan stabilitas ekonomi nasional.
Dari pertemuan itu, kata Direktur eksekutif Megawati Institute, pemerintah optimis bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik pada kuartal ke dua. “Apalagi program-program kerakyatan dan bantuan sosial dalam waktu dekat sudah dicairkan. Sehingga membantu meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Mantan anggota DPR itu mengakui pertumbuhan selama triwulan pertama belum terlalu tinggi atau 4,7% karena belanja pemerintah belum terlalu besar karena APBN-P belum cair. Kondisi itu membuat belanja pemerintah tidak bisa dipacu dan konsumsi masyarakat juga rendah. **aec
