JAKARTA-Kalangan DPR mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang secara tiba-tiba menghentikan pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Kita tidak jelas alasan apa menghentikan pembahasan itu, lalu apakah DIM yang selama ini diserahkan ke DPR,apakah tidak formal, “ kata Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umarhadi, Selasa, (23/09/2014).
Menurut Yoseph, padahal RUU ini sedang dibahas Panja dan sudah lebih dari 100 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diselesaikan dan semua anggota Pansus berkeyakinan RUU tersebut dapat dituntaskan. “Saya khawatir ini akan menjadi preseden kurang baik dalam hubungan antar lembaga negara. Maka sebagai anggota DPR, saya akan ajukan hak bertanya kepada pemerintah yang secara tatib DPR wajib untuk dijawab,” ungkapnya.
Dikatakan Yoseph, ketika pembahasan Panja di Hotel Santika tanggal 17-18 September lalu dan telah menguras tenaga dan pikiran anggota Panja serta dihadiri Menkeu dan Wakilnya, namun selalu menyatakan tidak mau berpendapat (disclaimer). “Ini kan aneh, tidak mau berpendapat tetapi menyalahkan,” tegas Yoseph.
Hingga kini kata Yoseph, belum ada keputusan, sebab Panja akan lapor dulu di Raker. Kesimpulannya, Panja menyesalkan sikap pemerintah dan minta mengirim surat resmi kepada Pimpinan DPR. “Ini pengalaman pertama setelah menjadi anggota DPR tiga periode. Ini sikap yang tidak baik.”
Sementara itu, Refrizal, Ketua Panja RUU Tapera menegaskan sebetulnya RUU sudah dibahas selama 2 tahun dan DIM Kemenpera ternyata tidak disetujui oleh Kementerian yang lain termasuk Kemenkeu, sehingga tertunda. Panja sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun, dikaji dan dikaji lagi tetapi tidak selesai, sampai konsultasi dengan Presiden dan dibawa ke Menkokesra. “Jadi jangan sampai DPR dianggap memperlambat pembahasan RUU. Padahal di Pemerintah yang juga banyak kementerian yang tidak setuju, sehigga pembahasan RUU tidak selesai,” tegasnya.
DPR kecewa terhadap sikap pemerintah atas cara-cara yang dilakukan selama ini terutama dalam pembahasan RUU. Menteri Keuangan Chatib Basri yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut setelah pengesahan RUU Perasuransian dan interupsi sejumlah anggota terhadap RUU Tapera kemudian dipersilahkan meninggalkan ruangan. (ek)
