DPR Tagih Janji Erick Thohir Soal Pembentukan Holding BUMN

I Nyoman Parta Legislator Bali

JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta menagih janji Pemerintah khususnya Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk melakukan perubahan dan terobosan di sejumlah BUMN.

Pasalnya, hingga 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju berjalan, terobosan dan perubahan yang didengung-dengungkan Kementerian BUMN khususnya belum terlihat konkret.

“Setelah empat bulan Erick Thohir menjabat Menteri BUMN, sejumlah gagasan yang diluncurkan misalnya tentang rencana Holding BUMN, integrasi BUMN dan merger antar-BUMN sampai saat ini belum ada rencana detailnya,” ujar I Nyoman Parta kepada wartawan, Jumat (21/2).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, dirinya juga sudah mempertanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir bersama jajarannya di ruang rapat Komisi VI DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (20/2/2020).

Lebih lanjut, Nyoman Partai dalam Rapat dengan Menteri Erick Thohir juga mempertanyakan kontribusi BUMN-BUMN yang ada terhadap negara.

Baca :  Omzet Menurun, Garuda Indonesia Terancam Bangkrut

“Seperti yang kami ketahui lebih dari Rp180 triliun keuntungan BUMN, 75 persen dihasilkan hanya oleh 17 BUMN. Padahal jumlah BUMN keseluruhan ada 142, belum lagi anak cucu BUMN hampir 700 lebih,” ungkap Nyoman Parta.

Yang lebih memprihatinkan, kata Nyoman, keberadaan BUMN selama ini justru menjadi beban keuangan negara.

“Banyak BUMN yang hanya bisa menghidupi dirinya sendiri, ada BUMN yang mengandalkan Penanaman Modal Negara (PMN), ada BUMN yang terus-menerus rugi dan mati suri,” ujar Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bali I itu.

Nyoman juga menyoroti anak cucu BUMN yang menjauh dari core bisnisnya. Misalnya, BUMN minyak tetapi mengurus rumah sakit, BUMN pelabuhan Pelindo yang ikut mengurus outsourching, Pegadaian mengurus outsourching, perusahaan Komunikasi PT Telkom ikut mengurus bisnis hotel, begitu pula antara Pertamina dengan PGN sama-sama juga mengurus bisnis migas.

Baca :  Sulit Asabri Gabung BPJS Ketenagakerjaan, Martin: Beda Nature

“Jadi, pertamina di samping bisnis minyak juga gas, sebaiknnya difokuskan gas ke PGN,” tandasnya.

Meski demikian, Nyoman mengapresiasi blue print yang disampaikan kementerian BUMN.

“Berkaitan dengan tujuh rencana transformasi BUMN yang disampaikan kami memberikan apresiasi. Ini harapan baru yang membawa aura positif pada BUMN yang selama ini sudah berubah, feodal dan minim inovasi,” puji Nyoman.

“Kami juga memberikan apresiasi atas target keuntungan BUMN dari Rp180 triliun bertambah 50 persen dan juga memberikan pemasukan 50 persen yang masuk ke kas negara selama 2019-2024. Ini target yang optimistis,” tambahnya.

Untuk diketahui, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mempresentasikan 7 rencana transformasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, peningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Baca :  Ini 5 Masalah Besar Yang Menjadi Keluhan Investor

Selain itu, memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan Dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada kesempatan itu, Nyoman juga menekankan khusus untuk distribusi BBM dan Gas di daerah kepulauan, dirinya minta Menteri BUMN melakukan penugasan kepada Pertamina dan PGN agar melakukan langkah-langkah untuk daerah-daerah kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. ***