DPR: Tangkap Tan Paulin,  “Ratu Batubara Indonesia”

Thursday 13 Jan 2022, 8 : 14 am
Ilustrasi aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Selatan.

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir meminta Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) menangkap Ratu Batubara Indonesia, Tan Paulin.

Langkah ini ditempuh menyusul adanya dugaan praktik permainan penjualan batu bara tersembunyi yang melibatkan Direktur PT Sentosa Laju Energi (ELS) ini.

“Namanya Tan Paulin, terkenal sekali di Kaltim dan dibicarakan di sana,” tegas Nasir.

Nasir mengaku, semua orang tau, kalau Tan Paulin ini pemain batubara.

Tambang yang ada di Kaltim saat ini diambil sama dia semua.

Bahkan politikus Demokrat ini menegaskan sudah melaporkan Tan Paulin ini ke Mapolda Kaltim.

Tetapi hingga saat ini, Tan Paulin belum diproses juga.

“Nggak dipegang-pegang ini orang. Sampai-sampai, saya  panggil Dirkrimsus dan Kapolda Kaltim agar menangkap orang ini. Tetapi nggak dipanggil-panggil orang ini,” tuturnya.

“Saya bilang, tangkap orang ini. Dia nyuri barubara. Produksinya 1 Juta per bulan,” tegasnya.

Dia mempertanyakan, siapa Tan Paulin ini. Sebab, tidak ada laporan dari Kementerian ESDM.

Padahal semua tau, Tan Paulin ini pemain Batubara dengan produksi 1 juta per bulan.

“Apa duitnya orang ini sampai ke Kementerian, saya nggak tau. Karena uangnya besar. Bayangkan produksinya 1 juta per bulan dengan hargan Rp 2,5 juta atau setara dengan Rp 2,5 Triliun uangnya,” ujarnya dengan nada tanya.

Namun, pernyataan Muhammad Nasir ini dibantah oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Ia meminta apa yang disampaikan tersebut harus berdasarkan data dan fakta.

“Apa yang sampaikan tidak benar,” tutur Arifin Tasrif.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya Mulai 28 April 2022

JAKARTA-Pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng

BNI Dorong Arah Fiskal-Moneter Lebih Terintegrasi

JAKARTA-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendesak agar pemerintah mampu