JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program kedaulatan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahannya. Untuk mendukung program tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat agar membangun banyak bendungan dan saluran irigasi karena pengairan merupakan syarat utama mewujudkan program kedaulatan pangan.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah menyisir 73 lokasi yang berpotensi untuk pengairan dan pembangunan bendungan. Dari jumlah tersebut, 47 di antaranya sudah masuk tahap perencanaan pembangunan. “Ada 73 lokasi potensi pembangunan bendungan di Indonesia yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, NTB, NTT dan Maluku. Dari 73 itu yang sudah terintegrasi dan sudah kita survey ada 47 bendungan. Sampai saat ini sedang dalam pembangunan ada 16,” tutur Basuki mengenai hasil rapat terbatas bersama Jokowi di kantor presiden, Jakarta, Kamis (30/10).
“Kita akan mempercepat proses pengadaannya karena sekarang masih terhenti karena tahun politik,” sambungnya.
Meski ada lima bendungan yang sudah ditandatangani kontrak pembangunannya, yakni di Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Kudus, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Kementerian PU masih akan menargetkan pembangunan enam bendungan lagi. “Untuk tahun 2015, sudah dialokasikan untuk 6 bendungan. Sedangkan tahun 2016, pemerintah menargetkan minimal 20 bendungan lagi. “Jadi akan menambah volume tampungan air menjadi lebih dari14 miliar meter kubik,” papar Basuki.
Sementara untuk irigasinya, dari 7,3 juta hektar lahan irigasi di Indonesia, separuhnya (50%) merupakan irigasi yang berada di bawah tanggung jawab kabupaten, 30% di bawah propinsi, dan 20% menjadi tanggung jawab pusat. “Ini semua ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kewenangannya lebih dari 3000 hektar kewenangan pusat, 3000 hektar provinsi, dan 1000 hektar kabupaten,” lanjut Basuki seraya menyebutkan, pada masing-masing cluster tadi, irigasi yang menjadi tanggung jawab pem pusat ada 500.000 hektar yang rusak.
Sedangkan terkait tanggung jawab pemerintah pusat itu, dia menjelaskan, akan ditangani Kementerian PU dan Pera melalui APBN 2015 dan selanjutnya. Adapun di provinsi dan kabupaten sesuai arahan Presiden akan dilakukan melalui anggaran dana alokasi khusus irigasi yang memang harus didedikasikan untuk rehabilitasi irigasi tersebut.
Dengan 3 juta hektar rehabi irigasi, lanjut Basuki, diiharapkan kedaulatan pangan kita akan terjamin termasuk pembangunan barunya. “Pembangunan baru ada 1 jt hektar, kalau itu pasti nanti di bawah bendungan yang akan kita bangun sebanyak 231,” pungkasnya.
