JAKARTA–Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing mewacanakan pemilihan ulang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ini.
Langkah ini penting (urgen) lantaran banyak pelanggaran yang terjadi selama pesta demokrasi ini berlangsung.
Menurut Emrus, dengan pilpres ulang ini akan mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional.
“Usul, ayo kita wacanakan dan lakukan pemilu ulang Pilpres 2024 oleh semua WNI yang memenuhi syarat undang-undang,” ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/2).
Menurut Emrus, dengan alasan apapun, sudah sulit negeri ini mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Pasalnya, sudah terjadi empat hal yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air terkait penyelenggaran Pilpres 2024, sebagai berikut:
Pertama, pelanggaran etik di MK.
“Pelanggaran etika berat berujung Anwar Usman hilang jabatan,” ujarnya.
Kedua, pelanggaran etik di KPU
“Langgar etik empat kali, Ketua KPU RI harus segera mundur,” ulasnya.
Ketiga, ada pemilih nyoblos lebih dari sekali
“Ada 2.413 TPS, pemilih nyoblos lebih dari sekali,” lanjutnya.
Keempat, tabrak Pancasila dan Konstitusi
Keputusan MK membolehkan hanya kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Keputusan ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila Kelima ini termuat pada Pembukaan UUD 1945 (konstitusi).
Dengan demikian, keputusan MK telah menabrak konstitusi, terkhusus pada Pembukaan UUD 1945, alenia keempat.
Sedangkan WNI lain, yang berprofesi bukan kepala daerah dengan umur di bawah 40 tahun tidak boleh menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.
“Jadi, keputusan MK tersebut menabrak Pancasila sekaligus bertentangan dengan konstitusi kita,” imbuhnya.
Untuk itu, Emrus mendorong semua pihak, terutama teman-teman anggota legislatif, lembaga kepemiluan, pemerintah pusat dan masyarakat agar merenung mendalam dan memikirkan serta mewacanakan pemilu ulang, khusus untuk Pilpres 2024.
“Lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.
