JAKARTA-Energy Watch Indonesia (EWI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas terkait hasil audit Pertamina Energi Trading (Petral) Ltd yang hampir setengah tahun sudah selesai dilakukan. “Kenapa hasil audit ini ditidurkan saja dan pemerintah seolah berpuas diri?,” ujar Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean dengan nada tanya di Jakarta, Minggu (27/3).
Ferdinand mengaku, tidak ingin hasil audit Petral ditelantarkan saja. Apalagi, hasilnya sudah ditangan pemerintah . Karena itu, pemerintah jangan berpuas diri hanya demi memenuhi ekspektasi publik yang sempat ramai di media sosial tanpa berhitung langkah selanjutnya. “Padahal, hingga kini Petral belum resmi bubar, hasil audit sudah ada, indikasi korupsi sangat kuat. Pertanyaannya, mengapa Presiden mendiamkan kasus ini?,” imbuhnya.
Dia melihat, banyak laporan dalam audit tersebut yang sangat kuat adanya indikasi perbuatan melanggar hukum. Tak hanya itu, hasil audit ini juga membuka indikasi perbuatan menyimpang dan berujung pada memperkaya diri, kelompok atau orang lain yang lazim (korupsi).
Bahkan jelas Ferdinand lagi, hasil audit Petral ini mengungkap praktek bisnis satu kelompok usaha yang menguasai kontrak suplay dari Petral hingga lebih dari Rp 250 Triliun dalam 3 tahun. Hal ini mengindikasikan tentang dugaan penyimpangan yang terjadi di Petral. “Dan sang pemilik kelompok usaha tersebut kini entah dimana karena kabur sebagai dampak dari kasus papa minta saham Freeport,” tegasnya.
Ferdinand sangat menyayangkan ketika hasil audit yang dibiayai uang negara hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan oleh pemerintahan ini. Seolah- olah pemerintah ini serius berantas praktek kemafiaan dalam sektor ini, tapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Karena dalam prakteknya, kelompok usaha tersebut hingga sekarang masih mendominasi pengadaan minyak dan BBM. “Jadi yang diberantas apanya? Jangan mengorbankan anak anak bangsa ini hanya untuk pencitraan. Kami mendesak Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas terkait hasil audit Petral,” tutupnya.
