JAKARTA-Persoalan divestasi 51% saham PT Freeport hingga kini masih menjadi sorotan DPR. Alasannya, sejumlah kalangan tetap meragukan niat Freeport mau melepas saham perusahaan tambang emas tersebut. Apalagi perilaku Freeport selama ini memiliki rekam jejak yang kurang baik. “Pak Menteri Apakah pemerintah yakin dapat menguasai saham freeport 51%?,” kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengawali pembukaan rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Kontan saja, pertanyaan spontan legislator asal Partai Golkar ini membuat suasana rapat kerja tersebut menjadi hening sementara. “Insya Allah Bu,” yang langsung dijawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Setelah Eni mengawali soal divestasi 51% saham Freeport, sejumlah anggota DPR RI lainnya ramai ramai mempertanyakan soal komitmen PT Freeport terutama dalam merealisasikan komitmen setelah ada kesepakatan dengan pemerintah. “Divestasi saham yang akan dikuasai pemerintah adalah 51% dan akan dibangun smelter di Indonesia, bagaimana progressnya,” tambah anggota Fraksi Partai Golkar.
Menurut Eni, DPR wajar mempertanyakan masalah ini. Karena sejauh ini Freeport belum pernah merealisasikan janji-janjinya. Apalagi ketika saham freeport akan dipegang pemerintah 51 %, artinya penguasaan managemen di tangan pemerintah. “Apakah Freeport rela?,” ungkapnya sambil bertanya-tanya.
Tentu saja, sambung Eni, masalah ini menjadi pertanyaan dasar yang perlu diselesaikan. Sebab dalam negosiasi antara pemerintah dengan management Freeport, isu krusial yang alot dalam pembahasan adalah pelepasan saham freeport 51% kepada pemerintah. “Lalu pembangunan smelter yang tertuang dalam UU, dan dasar kontrak kerjasama melalui IUPK bukan lagi Kontrak Karya,” tambahnya.
Lebih jauh Eni malah meragukan sikap dan komitmen PT Freeport. Apalagi hingga saat ini belum ada satupun janji yang direalisasikan. “Lihat saja, saat Komisi VII DPR mengunjungi Kabupaten Gresik, belum ada tanda-tanda pembangunan smelter,” ungkapnya seraya meyakinkan bahwa Ini tentu menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menilai konsistensi Freeport dalam memenuji janjinya kepada pemerintah. “Karena itu, pemerintah harus tegas,”
Dikatakan Eni, kekayaan alam Papua adalah milik bangsa Indonesia. Jika ingin melakukan eksplorasi dan penambangan waktu kerja sama eksplorasi, Freeport seharusnya memiliki iktikad baik dalam merealisasikan janjinya. “Sehingga wajar, kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang tidak sejalan,” jelasnya.
Polemik Freeport di Indonesia, lanjut Eni, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Apalagi Kementrian ESDM telah melakukan koordinasi dengan pihak Freeport. Sebagai sektor yang mengerjakan urusan ini, mestinya Kementrian ESDM berani dan mempertanyakan komitmen komitmen Freeport sebelum memperpanjang kontrak kerjasama eksplorasi di Indonesia. “Saya menjadi ragu, Freeport mau merealisasikan janji janjinya secara bertahap. Apalagi penguasaan saham akan dipegang Indonesia. Ini tidak mudah, tapi pemerintah harus tegas,” pungkasnya. ***
