JAKARTA-Pemerintah tidak akan merubah sedikitpun target pertambahan kapasitas listrik 35.000 MW yang saat ini sedang dijalankan. Penambahan kapasitas listrik tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan tenaga listrik sebesar 8,7% per tahun dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,4% pada thaun 2019. “Pemerintah tidak akan merevisi besaran target listrik 35.000 MW karena rasio elektrifikasi kita masih rendah artinya masih ada ribuan desa, jutaan penduduk yang tidak mendapatkan akses listrik, tidak adil kalau kita tidak kerja keras untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka karena listrik adalah jendela peradaban, sebegitu mereka dapat akses listrik, seketika dunia terbuka,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dalam acara Media Gathering di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (7/9).
Pemerintah beberapa waktu lalu telah meresmikan proyek kelistrikan untuk 50 pulau terluar dan Sudirman juga mensyukuri saat peresmian listrik di 50 pulau terluar itu, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Rudiantara mengatakan akan masuk dengan koneksi jaringan IT di 50 pulau terluar tersebut, hal itu menurut Sudirman berarti 50 titik terluar tersebut akan juga mendapatkan akses informasi dan ilmu pengetahuan.
Direktur Ketenagalistrikan, Jarman menegaskan, bahwa pembangunan kapasitas listrik 35.000 MW itu merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Hingga bulan Juni 2015, Jarman manmbahkan, rasio elekrifikasi kita baru mencapai 86,39% dengan kapasitas pembangkit sebesar 53,5 GW.
Rasio eletrifikasi nasional tersebut menurut Jarman, masih lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti, Singapura yang sudah mencapai 100%, Brunei 99,7%, Tahiland 99,3%, dan Vietnam 98,0%.
Dijelaskan Jarman, Pemerintah mentargetkan rasio eletrifikasi sebesar 97,4% dalam lima tahun kedepan dan untuk mencapai target sebesar itu diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35.000 MW diluar 7.400 MW yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi.”PLN harus konsentrasi di transmisi karena ini merupakan backbond yang harus dibangun bagaimanapun juga karena tanpa transmisi pembangkit itu tidak bisa menyalurkan listrik ke masyarakat,” ujar Jarman.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.
Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.
“Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” kata Rizal.
Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja. “Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya),” tegasnya.
