JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah mengambil langkah strategis mengingat potensi eskalasi geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi meski Iran telah menghentikan serangannya ke Israel.
Menurutnya, serangan Iran ke Israel pekan lalu langsung berdampak pada kenaikan beberapa komoditas strategis secara global. Dampaknya termasuk naiknya harga minyak menjadi 90,5 dolar AS per barel dari posisi sebelumnya di angka 89 dollar AS per barel.
“Meskipun Iran telah menyatakan penghentian serangan terhadap Israel, apakah hal ini berarti perang antara kedua negara akan berakhir?”, ujarnya mempertanyakan. Said berharap serangan ini bisa berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah dapat mereda.
Namun, mengingat tren yang ada, dia mengungkapkan bahwa kemungkinan eskalasi geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi.
Apalagi sejak pecah Revolusi 1979, Iran telah mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel.
Kedua negara telah terlibat dalam perang proksi yang berlangsung cukup lama.
“Oleh karena itu, perkiraan saya adalah bahwa permusuhan antara keduanya tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan konfrontasi lanjutan bisa terjadi kapan saja,” ujar Said dalam keterangan pers, Kamis (18/4/2024).
Karena itulah dia meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran.
Said menyarankan, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
“Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” ujarnya.
Apabila konflik berlanjut, lanjut Said, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz dapat terganggu.
Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023.
Menurutnya, konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
“Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp500 dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” ujar Said.
Sedangkan langkah berikutnya pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.
“Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi,” katanya.***
