JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan ide ‘sinting’ merevisi UU Minerba, terlebih jika niatnya untuk menghapus kewajiban smelter. “Jangan jadikan bagsa ini bangsa jajahan yang mana SDA kita terus dikeruk asing dan kita sebagai bangsa menjadi bangsa pengemis yang minta minta supaya royalti dinaikkan. Sampai kapan negara kita ini hanya jadi penonton di rumah sendiri?,” ujar Ferdinand dengan nada tanya di Jakarta, Kamis (4/2).
Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo bersikap konsisten terhadap janji janjinya pada saat pilpres. “Jangan membangun monumen untuk diri sendiri dan mengabaikan kepentingan negara dan rakyat,” tuturnya.
Dia melihat akhir-akhir ini semakin banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, baik secara sepihak maupun secara bersama-sama. Pemerintah dan DPR sekarang ini semakin terlihat bekerja untuk kepentingan asing dan bukan lagi untuk kepentingan negara.
Terbukti, sebegitu banyak penentangan publik atas kebijakan pemerintah, tetapi DPR diam saja tidak berdaya bahkan mengamini kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan asing. “Coba simak tentang kereta api cepat, pinjaman dana 3 bank BUMN dari cina, hutang pemerintah yang jor joran, dimana DPR selama ini?,” teranganya.
Sepertinya kata Ferdinand lagi, DPR telah menjadi lembaga stempel kebobrokan pemerintah. Sementara publik hanya bisa menumpahkan kekesalannya di media. Hal itupun dengan resiko dikriminalisasi.
Terakhir terangnya, rekomendasi dari DEN untuk merevisi UU Minerba yang dianggab menghambat investasi dan minim explorasi. Hal ini pada akhirnya melahirkan gagasan untuk merevisi UU Minerba dan menghapus kewajiban smelter bagi pertambangan. “Kabar terbaru bahwa perwakilan Komisi VII sudah rapat dengan Dirjen Minerba untuk memuluskan rencana sinting tersebut,” tegasnya.
Dia menilai, negara ini sepertinya sudah takluk kepada kekuatan asing. “Jangan jangan, Freeport ada dibalik ini semua. Sebab dengan dihapuskannya kewajiban smelter maka Freeport tidak perlu lagi bangun smelter dan akhirnya bangsa kita tetap akan menjadi bangsa dungu yang dibodohi oleh Freeport,” imbuhnya.
Padahal hambatan investor disektor tambang bukanlah masalah smelter, maupun rendahnya explorasi dan bukan pula karena UU Minerba. Namun alasan ini sengaja dimunculkan ke public oleh DPR dan pemerintah guna memuluskan rencana memenuhi keinginan asing.
Dia mengingatkan agar revisi UU Minerba tidak boleh dilakukan. “Jika ingin merevisi UU Minerba justru harus memperkuat posisi negara, bukan semata melihat kepentingan bisnis dan uang, tapi jauh lebih penting kedaulatan dan kemandirian negara,” pungkasnya.
