JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap posisi Menko Maritim, Rizal Ramli karena sikapnya yang tidak mendukung konsep kemaritiman yang diusung presiden. Bentuk ketidak dukungan Rizal Ramli tercermin dari argumentasinya yang keukeh agar proyek pembangunan Blok Masela dilakukan di darat (onshore) ketimbang di laut (offshore). “Jika mengacu pada konsep presiden Jokowi yaitu konsep maritime, semestinya Rizal Ramli mengerti posisinya. Dia harusnya mendukung pengembangan kemaritiman kita, bukan malah mengabaikan maritim dan ingin fokus ke darat,” jelas Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/1).
Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Ramli Ramli, pembangunan Blok Masela di laut akan memakan biaya US$ 22 miliar sedangkan di darat hanya memakan biaya US$ 15 miliar. Selain itu, Indonesia sudah terbiasa membangun kilang di darat, seperti di Balikpapan. “Angkanya justru dibalik. Bawa saja semua konsultan bulenya, lalu izinkan saya bawa dua orang staf dari ITB biar kita makan mereka,” kata dia.
Selain biaya lebih murah di darat, Ramli mengatakan Pulau Selaru, sebagai tempat pembangunan kilang, hanya seluas 90 kilometer persegi, bukan di Pulau Aru sebagaimana yang diberitakan. Ramli berujar dengan pembuatan kilang di darat, Indonesia bisa membangun “The New Kalimantan”. “Ini aneh menurut kami. Menko Maritim tapi tidak berpihak pada pengembangan maritim. Ada apa dengan Rizal Ramli? Jangan jangan hanya ingin tampil beda dari yang sudah ada. Ini berbahaya jika seorang menko mengabaikan tugas pokoknya mengembangkan kemaritiman,” ujarnya dengan nada tanya.
Ferdinand menegaskan konsep pembangunan Blok Masela dengan sistem offshore justru akan mendorong kemajuan maritim Indonesia. Pasalnya, akan semakin banyak kapal yang beroperasi diwilayah timur Indonesia dan mendistribusikan kewilayah lain.
Selain mendorong sektor kemaritiman, Ferdinand mengatakan pembangunan offshore juga lebih cepat. Bahkan investasi maupun operasionalnya lebih murah kedepan. “Dengan tiga point ini saja, sangat aneh ketika Menko Maritim menolak pengembangan kemaritiman dengan membangun fasilitas produksi Blok Masela secara offshore,” tuturnya.
“Jika dibandingkan dengan onshore, mungkin pembebasan tanah untuk jalur pipa yang panjangnya ratusan kilometer tidak akan selesai hingga jabatan Rizal Ramli berakhir, biaya investasi lebih tinggi dan butuh waktu lebih lama. Maka dari itu, kami sarankan agar Rizal Ramli dievaluasi,” pintanya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan blok Masela yang sangat kaya cadangan gasnya sepertinya masih butuh waktu lebih lama untuk bisa menyumbang pemasukan ke APBN akibat ulah internal kabinet yang seperti anak kecil berebut mainan. “Sangat disayangkan kabinet khususnya Menko Maritim dengan Mentri ESDM tidak bisa akur dan sepaham terkait keputusan nasib Masela apakah dibangun Onshore atau Offshore. Entah mengapa Menko Maritim merasa berhak menentukan nasib Masela padahal kementrian teknis adalah Mentri ESDM,” pungkasnya.
