Jakarta—Sejumlah anggota Fraksi PKB menegaskan untuk mengurai benang kusut konflik “berbaju agama” di negeri ini termasuk di Papua, tidak cukup melihat secara hitam putih pada ledakan isu. Sebab ledakan sebuah konflik “atas nama agama” di manapun tak terkecuali Papua itu hanya pemicu saja. Padahal ada masalah mendasar yang mesti lebih diperhatikan dan diselesaikan secara tuntas. “Harus dilihat secara seksama dan komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Apakah soal diskriminasi, perlakuan tidak adil, distribusi ekonomi dan isu-isu kesejahteraan sosial lainnya, “ kata Anggota komisi agama DPR Maman Imanulhaq dalam diskusi publik FPKB “Merawat toleransi dan kebhinekaan di Bumi Papua untuk memperkuat NKRI” di ruang Fraksi PKB gedung DPR Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, pemerintah harus segera merespon konflik “atas nama agama” itu secara cerdas melalui lahirnya kebijakan-kebijakan populis khususnya bagi masyarakat Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya seperti NTT dan Maluku.
Selaku legislator komisi VIII dan anggota Baleg, Maman mengatakan FPKB akan mendorong RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) agar segera bisa disahkan dan RUU itu harus mengakomodir hak-hak konstitusi warganegara yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. “RUU PUB ini diharapkan dapat menjadi payung besar dalam terciptanya toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bergama, “ ujarnya.
Sementara itu Legislator FPKB dapil Papua Peggy Patricia Pattipi mengatakan corak beragama bagi muslim Papua sarat akan akulturasi dengan budaya setempat. Karenanya Peggy berpendapat ketika ada tawaran konsep Islam Nusantara yang secara silsilah mengacu pada konsep Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah dan menjunjung tinggi ajaran Islam Rahmatan Lil’alamin, maka sangat cocok di bumi Papua. “Hanya saja perlu sentuhan efektif, da’i/daiyah yang tangguh mengingat secara geografis Papua berpegunungan, tidak semudah di Pulau Jawa, “ katanya.
Ditegaskan Peggy, untuk penguatan ideologi kebangsaan, pihaknya terus melakukan sosialisasi program MPR dan secara infrastruktur juga telah merintis pendirian aula untuk Muslima NU, gedung Taman Kanak-Kanak, gedung TPA, posyandu dan lainnya. “Kemajemukan itu harus dirawat karena sampai detik ini, akseptabilitas kami di Papua disamping karena orang asli Papua juga karena PKB identik dengan Gus Dur, “ katanya seraya mengatakan akan terus bersinergi terus-menerus program kemitraan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. **aec
F-PKB Dorong RUU PUB Guna Ciptakan Tolerasi
