BEKASI-Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Kabupaten Bekasi yang melakukan pemukulan dan pengrusakan kendaraan bermotor dalam membubarkan massa buruh yang sedang melakukan aksi mogok di seluruh kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh ormas (preman) yang selama ini bekerja sama dengan aparat untuk membubarkan aksi-aksi perjuangan buruh.
Ketua Umum FPBI, Santoso, menyatakan, bahwa aksi mogok hari ini secara hukum dilindungi oleh Undang-undang.
Tetapi malah dibubarkan secara paksa dan mendapat perlakuan brutal dari aparat dan preman.
“Tindak kekerasan yang dilakukan oleh preman bersama aparat terlihat rapi dan terkoordinir. Kami menduga kondisi ini memang telah direncanakan sebelumnya. Karena tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk menghentikan aksi kebrutalan yang dilakukan oleh preman. Untuk itu, kami menuntut Kapolri dan Kapolres Kabupaten Bekasi untuk bertanggung jawab atas insiden sore tadi,” jelasnya.
Sejak satu bulan ini, FPBI dan ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang akan semakin membebani kehidupan buruh.
Upah buruh tahun 2015 rata-rata hanya naik 10%.
Nilai ini jauh dari hitungan riil kebutuhan hidup sejahtera.
Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di akhir tahun ini.
Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat system kontrak dan outsourching.
Apalagi liberalisasi tenaga kerja pada tahun 2015 sudah tidak terbendung ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan.
“Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mau menggubris masukan dari buruh, bahkan surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris,” tegasnya.
FPBI bersama seluruh organisasi buruh di Cikarang sejak pagi melakukan aksi mogok di kawasan industri, untuk menolak kenaikan BBM dan menuntut kenaikan upah tahun 2015.
Mereka mendatangi tempat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang akan memutuskan kenaikan upah di Kabupaten Bekasi hari ini (21/11).
Namun, hingga saat ini Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi belum juga memberikan keputusan.
Perundingan pun ditunda dan akan dilanjutkan esok hari.
