JAKARTA-Kasus mahalnya pembayaran listrik di Indonesia ditengarai karena banyaknya pemburu rente di PT PLN. Pembayaran listrik melalui token masuk dalam bagian industri keuangan. “Jadi, sistem pembayaran, perbankan dan jaringan internet ini yang menjadikan pembayaran listrik itu mahal,” kata Pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noersy dalam dialog kenegaraan “Di Balik Bisnis Pula PLN, Siapa yang untung?” bersama Wakil Ketua Komisi II DPD RI Ahmad Nawardi dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Menurut Ichsanuddin, rente inilah yang kemudian menjadi monetisasi. Apalagi penerbitan kartu token ini ada kerjasama dengan perbankan. Hal ini sama dengan penerbitan kartu visa, dimana harganya ditentukan bank penerbit.
Oleh karena itu, kata Direktur eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, dirinya tak heran dengan sistem token ini yang diduga merugikan rakyat. Aksi-aksi seperti ini merupakan penyakit lama di BUMN. BUMN tetap saja menjadi sapi perah. “Modelnya itu, bagaimana mereka dapat keuntungan, jadi mereka bentuk melalui anak-anak perusahaan,” terangnya dia lagi.
Ichsanuddin mengakui sulit menghapus sistem token. Alasanya hal ini sudah menjadi bagian dari industri keuangan. Maka yang perlu diperbaiki adalah mental dan birokrasi BUMN. “Termasuk juga DPR yang menjadi bagian dari penyelenggara negara,” ucapnya.
Ichsanuddin juga menolak swastanisasi PLN karena nantinya negara tak akan mampu mengendalikan harga listrik. Maka boleh saja dengan sistem rente selama harga-harga tidak naik. Namun, faktanya harga daging sapi, ayam, sayuran dan kebutuhan lain terus naik, dan kalau sampai listrik disamakan 1352 KWh, mengikuti harga pasar, maka pemerintah kini sedang menikmati nyamannya pelanggaran konstitusi.
