JAKARTA-Setara Institute mengecam tindakan sejumlah anggota TNI dari Kodam I Bukit Barisan yang melakukan penggeledahan paksa ruang tahanan Mapolsekta Sunggal, Medan pada Kamis (3/3).
Ketua Setara Institute Hendardi menilai penggeledahan paksa itu merupakan tindakan melawan hukum dan destruktif.
Menurutnya, penggeledahan yang ditujukan untuk mencari 32 orang yang diduga anggota TNI yang terlibat peredaran narkoba bukan hanya melecehkan institusi Polri sebagai institusi yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menegakkan hukum, tetapi juga merupakan tindakan berbahaya yang mengancam sistem penegakan hukum di Indonesia. “Aparat Polri bekerja berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Karena itu siapapun yang terlibat peredaran narkoba harus ditindak,” tegasnya.
Dia berharap peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Presiden tidak cukup hanya meningkatkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga setara dengan kementerian, tetapi juga memastikan anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika harus tunduk pada peradilan umum.
TNI merasa superior karena tidak tunduk pada peradilan umum, akibat belum diubahnya UU 31/1997 tentang Peradilan Militer warisan masa lalu yang sebenarnya inkonstitusional karena bertentangan dengan asas dan hak atas kesamaan di muka hukum.
Sebelumnya, Aslog Kasdam I/BB Kolonel (Arm) Anggoro Setiawan yang memimpin sejumlah anggotanya mendatangi kantor polisi itu, menjelaskan kedatangan mereka hanya ingin mengecek hasil tangkapan dari razia yang dilakukan Kodam. “Kami sudah minta izin kapolseknya,” kata Anggoro ketika itu.
Menurutnya, ada isu kalau sejumlah tersangka yang mereka tangkap atas tuduhan kepemilikan narkoba dan amunisi banyak yang dibebaskan polisi. “Dari 32 orang yang kita tangkap tinggal sembilan orang. Mereka (polisi) bilang direhab,” ucap Anggoro
