JAKARTA-Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pekerja atau buruh cenderung bernuasa politis ketimbang memperjuangkan nasib buruh. Apalagi gerakan pekerja ini senantiasa dikait-kaitkan dengan kepentingan politik tertentu. “Dengan kuatnya nuansa politik dalam sejumlah aksi pekerja, tentunya publik akan melihat bahwa hal tersebut hanya sebagai alat mendapatkan kekuasaan semata,” kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro dalam diskusi “Hari Buruh” di Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Menurut Siti Zuhro, aksi tersebut benar-benar diisi dengan muatan perbaikan kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Selayaknya untuk menaikkan gaji para pekerja. “Perburuhan di Indonesia belum menggembirakan, sekalipun sudah ada upaya dari pemerintah. Kalau belum juga kita kembalikan saja ke sila kedua dan kelima Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa kebijakan dunia industri republik ini belum berpihak pada kesejahteran pekerjanya. “Ketika kebijakan perinustrian tidak berpihak maka tidak akan hadir pula keberpihakan itu kepada pekerja,” kata Rieke.
“Kita terus dotong menteri perindustrian dan perdagangan, untuk merumuskan kebijakan bagi pekerja. Paket ekonomi yang ada akan lebih baik jika mempertimbangkan untuk mempersiapakan lapangan kerja bagi rakyat,” pungkasnya. **aec
