SERANG-Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka KH Maman Imanulhaq menegaskan bahwa gerakan melawan korupsi hanya dapat efektif jika dimulai dari gedung perwakilan rakyat baik itu, DPR, DPRD Tingkat I atau DPRD Tingkat II. Pemerintahan yang berpola oligarkis akan terus muncul bila kontrol dari lembaga legislatif justru tumpul. Karena itu, memasuki “Banten Bersih” DPRD harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan control dari sebuah program. “Momentum pergantian wajah baru anggota DPRD harus dimanfaatkan masyarakat Banten untuk menata kembali wajah yang sudah tidak ganteng lagi melalui perbaikan tata dan cara kerja para anggota dewan, yang dimulai dari Ketua DPRD,” tegas Maman disela-sela acara bedah buku “Melawan Korupsi Di Banten” – karya Ananta Wahana, anggota DPRD dari Partai PDIP, Di Gedung Serba Guna DPRD Propinsi Banten, Rabu (24/9).
Hadir sebagai pembicara dalam acara bedah buku itu adalah para tokoh yang dikenal gigih melawan korupsi di tingkat lokal ataupun nasional yakni Kyai Maman Imanulhaq (anggota DPR-RI terpilih dari Partai PKB), KH Matin Syarkowi (Tokoh ulama kharismatis / Ketua NU Serang / Majelis Pesantren Salafi), KH Khozinul Asror (tokoh ulama berpengaruh di Banten), serta Yenny Sucipto (Sekjen FITRA) dan Najmudin Busro (tokoh masyarakat Banten).
Para pembicara sepakat bahwa perlawanan terhadap korupsi harus dimulai dari Gedung DPRD dan diawali dari jabatan paling tinggi. Komitmen melawan korupsi adalah langkah awal menuju gerbang kemakmuran seperti yang diamanatkan UUD 1945.
KH Maman memuji Ananta Wahana yang telah berani menyusun sebuah buku dari kiprahnya melawan korupsi di Banten. Buku tersebut, menurut Maman, harus dijadikan cermin bagi seluruh anggota DPRD terpilih, jika memang menghendaki Banten bebas dari korupsi. “Buku ini adalah ideologi hidup Ananta Wahana yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama, suku, ras atau bahkan partai. Yang harus digarisbawahi, siapa yang mempermasalahkan agama, suku, atau ras dia bisa digolongkan sebagai pelaku korupsi. Setidaknya, pikiran yang digunakan sudah terkontaminasi kriteria korupsi. Sehingga tokoh seperti Ananta Wahana harus dijadikan Ketua DPRD, supaya kemakmuran cepat datang di Banten,” ujar DPR Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini..
Sementara itu, Yenny Sucipto mengatakan pihaknya sudah mengendus adanya praktik korupsi dari pola pemerintahan oligarkis di Banten sejak 2009. Sebelum akhirnya Ratu Atut Chosiyah dijerat kasus korupsi oleh KPK, pola korupsi di Banten sangat mengkhawatirkan karena sudah masuk di fase penganggaran APBD. “Jadi sudah direncanakan lebih dulu. Ini titik terkrusial yang seharusnya menjadi fokus kontrol, bukan hanya saat pengimplementasian program. Jika hanya teriak-teriak saat program dijalankan, bukan percuma namun hanya bisa meminimalisir potensi korupsi sebesar 20 persen sampai 30 persen,” kata Yenny yang menunjuk bahwa proses politik pada perencanaan APBD atau APBD-P bermuara pada kepentingan pribadi, pebisnis, dan oligarki kekuasaan.
Oleh karena itu, Yenny mengusulkan, DPRD harus punya mekanisme kontrol internal yang bisa mengikis pola oligarki dari eksekutif dan itu harus dimulai dari jabatan paling atas. Pemimpin DPRD harus memiliki komitmen dan itu benar-benar membutuhkan sosok yang mampu mengembalikan Gedung DPRD ini pada rakyat.
Bibit-bibit korupsi memang sudah nampak di Banten, sejak pembentukan menjadi daerah otonom. Demikian KH Matin Syarkowi menjelaskan. Pertengahan tahun 1999 saat suara pemekaran Banten menjadi propinsi otonom terpisah dari Jawa Barat, Matin Syarkowi sudah mengingatkan untuk tidak buru-buru membentuk sebuah pemerintahan yang asal jadi. “Jangan yang penting jadi heula, kumaha engke (yang penting terbentuk dulu, bagaimana nanti) ya jadinya seperti ini. Korupsi di Banten ini soal budaya, ini yang harus diubah. Awalnya harus dimulai dari komitmen para pemimpin untuk benar-benar menuntaskan korupsi. Begitu muaknya rakyat Banten terhadap korupsi, membuat sejumlah cara dilakukan termasuk melapor ke Tuhan, karena pihak berwenangpun tidak menindaklanjuti,” ujar Ketua NU Serang ini.
