JAKARTA-Fraksi Partai Golkar yang merupakan salah satu Koalisi Merah Putih (KMP) ternyata banyak menguasai pimpinan komisi dan alat ke Kelengkapan Dewan (AKD) strategi. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan.
“Kita mengingatkan KMP. Gerakan politik ini nyata-nyata mengguasai tempat-tempat yang menjadi basis kepentingan di DPR,” kata Seketaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu, (05/11/2014).
Menurut Dadang, langkah F-PG ini akan membuat ketidakseimbangan hubungan antar lembaga. Bahkan bisa menimbulkan gesekan. “Ini sangat membahayakan kepentingan bangsa, hubungan DPR dengan Presiden dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa mengganggu,” ujar anggota DPR dari Dapil Jabar II.
Dadang membantah KIH yang membentuk DPR Tandingan, karena haus kekuasaan. “Justru langkah kita, ingin menyelamatkan lembaga legislatif ini dari orang-orang yang memiliki kepentingan dibalik terbentuknya komisi dan AKD yang tidak secara proporsional,” paparnya.
Lebih lanjut Dadang menuding ada fraksi yang berupaya mengamankan sumber-sumber pendanaan yang besar. “Makanya kita menginginkan pembagian pimpinan AKD secara proporsional. Sehingga ada check and balances,” imbunya. (ek)
