Harus Patuhi Hukum, Elit PKS Dituntut Bayar Rp30 Miliar

Monday 14 Jan 2019, 12 : 59 am

JAKARTA-Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief tidak bergeming dengan keberatan Sohibul, Cs yang harus membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada kliennya dalam jangka waktu sepekan. Kata Mujahid, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PKS itu sifatnya perintah yang wajib dijalankan.

“Kita sebenarnya berharap MSI (Muhammad Sohibul Iman), tunduk dan patuh pada putusan itu,” kata Mujahid saat dihubungi wartawan, Minggu (14/1/2019), menanggapi keberatan Sohibul Cs tersebut.

Pafahal, lanjut Mujahid, kalau saja surat kilennya direspon secara resmi, bisa saja pihaknya menpertimbangkan kwberatan Sohibul Cs itu. Apalagi jika Sohibul Cs tetap bersukukuh pada pendapatnya itu.

“Tetapi ini hanya pernyataaan di media saja, bukan resmi, karena itu kami akan tetap lakukan tindakan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan. Intinya, kasus ini harus dituntaskan,” tegas Mujahid.

Diberitakan sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku terlalu berat harus bayar Rp 30 miliar dalam jangka waktu sepekan, jadi tak harus buru-buru.

“Sudah disampaikan untuk eksekusi itu ada prosedurnya, tidak bisa grasa-grusu,” kata Sohibul yang tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai perkara ini da menyerahkan kasus ini kepada tim kuasa hukum PKS.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah telah keluar salinannya pada 3 Januari lalu. Pengacara Fahri, Mujahid A Latief, mengingatkan kepada PKS untuk segera membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar. Bahakan, pihaknya kasih waktu satu minggu ke depan. Kalau tidak dijalankan, maka akan ajukan ke pengadilan. **

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Cadev Akhir Februari 2017 Naik Menjadi US$119,9 Miliar

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir
Penurunan PMI-BI tersebut sejalan dengan kegiatan sektor Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang sedikit terkontraksi di tengah kebijakan pembatasan mobilitas pada triwulan III 2021

Lapkeu BI Tahun 2020 Raih Opini WTP

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas