JAKARTA– Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut menghadiri forum Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi (Sekber FPD) yang berisi barisan aktivis demokrasi.
Mimbar Bebas itu dilaksanakan di Kantor Sekber FPD yang terletak di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Hasto mengaku diundang oleh Sekretariat Sekber, yang akan melaksanakan Mimbar Demokrasi setiap Sabtu dan Minggu.
Kegiatan itu sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024 yang diwarnai oleh abuse of power dari rezim berkuasa yang dinilai menimbulkan kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dari pranata kehidupan yang baik tentang demokrasi.
“Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal,” ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3/2024).
Hasto menilai, dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.
“Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar,” tegasnya.
Hasto mengatakan pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu.
Namun pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.
“Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik,” ujar Hasto.
“Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society,” tambahnya.
PDIP sendiri, lanjut Hasto, akan sellau hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia.
Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
“Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak,” pungkasnya.
