JAKARTA – DPP PDI terus mencermati dinamika politik yang terjadi menjelang prosesi pemungutan suara, Rabu (14/2/2024), pasca mundurnya Prof Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam pada Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan soal apakah para menteri PDI Perjuangan juga segera mundur, mengikuti jejak Mahfud MD.
“Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada. Menarik menteri mundur gampang, tapi butuh pertimbangan yang mendalam,” kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Hasto menyinggung soal kadernya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang memang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, namun data tersebut tak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial.
“Kita cermati termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini, karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia,” tuturnya.
“Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan pernyataan dari bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan,” sambungnya.
PDIP sendiri, kata Hasto, selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Menurutnya, pihaknya selalu melalukan kalkulasi yang matang apalagi di tengah situasi krisis global yang terjadi saat ini.
“Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang, mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, sebelum memutuskan mundur Mahfud meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mengambil sikap seperti saat ini.
“Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
