JAKARTA–Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Film documenter Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan.
Menurutnya, Film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar Pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/2).
Hasto menjelaskan dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rekayasa lainnya, berupa keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden.
Namun melupakan proses yang seharusnya demokratis.
“Manipulasi lain juga dalam bentuk tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos,” urainya.
Hasto menegaskan desain kecurangan Pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir.
Berbagai fakta yang diuangkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.
“Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud,” imbuhnya.
Hasto melanjutkan PDI Perjuangan percaya, bahwa Pemilu itu mengandung kesakralan karena suara rakyat adalah suara Tuhan.
“Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapapun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate,” pungkasnya.
