Dalam menyelesaikan kendala itu Deputi Pengkajian Lemhannas Reni Mayerni, anggota IKAL PPSA XXI yang juga hadir dalam acara penandatangan kerjasama tersebut mengatakan, pemerintah Garut harus aktif.
Salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada pihak terkait terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) dari tanah-tanah yang dikuasai oleh BUMN ataupun Swasta.
Dalam acara kerjasama dan wisuda itu hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, yang juga anggota IKAL PPSA XXI.
Dalam orasi ilmiahnya, Lili Pintauli mengatakan setelah diwisuda momentum yang dihadapi kemudian adalah terjun ke masyarakat untuk bekerja dan membaktikan diri untuk nusa dan bangsa.
“Hanya saja perlu diingat adalah ketika bekerja kejujuran dan integritas anda akan diuji. Beberapa hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan beberapa berita OTT kepada para pejabat yang terbukti korupsi. Korupsi adalah bentuk nyata tidak kemampuan seseorang dalam menjaga kejujuran dan integritasnya sebagai pejabat negara. Kami tidak menginginkan para lulusan UNIGA mengikuti perilaku para pejabat yang memalukan serta memprihatinkan tersebut.
Sementara Abdussy Syakur menegaskan, Covid mengajarkan kepada bangsa Indonesia bagaimana harus bertahan hidup di masa yang sulit sementara sudah tdk mungkin berharap pada negara lain.
“Kata kuncinya adalah sinergi secara nyata. Dan kita secara lebih fokus bagainana lulusan UNIGA dapat siap kerja mjnimal di daerahnya dan berguna bagi negara,” ujar Syakur.
Hadir dalam acara tersebut, anggota IKAL PPSA XXI lainnya adalah Mayjen TNI Hipdizah, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Brigjen TNI Herianto Syahputra, Lina SE, AM Putut Prabantoro, Muhammad Hanafi, Caturida Meiwanto Doktoralina, Anang Sutono dan Tuan Guru Abah Udin.
