TANGERANG – Kalangan DPR terus menyoroti makin tingginya impor beras yang masuk ke Indonesia.
Apalagi selama ini dari tahun ke tahun harga beras juga semakin tinggi dan pemerintah masih berkutat pada persoalan mewujudkan ketahanan pangan atau food security.
Padahal dalam konstitusi disebutkan untuk terwujudnya kedaulatan pangan.
“Berbicara pangan, ini soal bicara hidup dan matinya sebuah bangsa karena ini aspek esensial dan primer, kita tidak boleh tergantung pada impor dari luar terus menerus,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ansy Lema di Tangerang, Senin (1/4/2024).
Berarti, kata Ansy Lema, sebenarnya posisi nilai rupiah atau keberadaan uang itu lari keluar negeri dan menguntungkan petani luar.
“Nah, persoalan ini yang hari ini belum bisa dijelaskan oleh seluruh stakeholder yang mengurus tentang pangan, terutama beras ini,” ujarnya.
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, untuk menyelesaikan akar persoalan ini perlu diagnosa yang tepat, sehingga akan menghasilkan kebijakan yang tepat.
Persoalannya apakah masalahnya di sisi Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani dalam jumlah yang banyak atau memang persoalannya adalah di hulu (Kementerian Pertanian) yang bermasalah dari aspek produksi padi.
“Nah, ini yang selalu menjadi ketegangan antara aspek hulu dan juga aspek dihilir, sedangkan rakyat yang mengalami penderitaannya. Petani juga kalau kemudian yang masuk itu adalah beras impor dalam jumlah besar tentu membuat mereka sulit,” ungkap Ansy.
Legislator Dapil NTT II ini menyatakan, selama ini masing-masing institusi negara yang mengurus tentang pangan ini berjalan sendiri, tidak heran Indonesia akan selalu berputar-putar dan mengulangi persoalan klasik, yakni, ketergantungan yang tinggi pada impor dan juga harga pangan ataupun beras yang terus mahal.
“Sementara kesejahteraan petani kita terus menurun dan kemudian konsumen dipaksa untuk membeli dengan harga yang relatif mahal. Jadi, kalau saya melihat, BULOG selama ini hanya melakukan kerja-kerja penyelamatan agar kemudian stabilisasi harga ini bisa berjalan dan seolah-olah stabilisasi itu hanya bisa dilakukan melalui importasi,” imbuh Ansy.***
