Ini Reaksi Kemendag Terhadap Kebijakan Asing Yang Hambat Ekspor Besi dan Baja Indonesia

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana

JAKARTA-Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyikapi dengan cepat kebijakan modernisasi instrumen pengamanan perdagangan (modernisasi trade remedies) negara lain yang menghambat ekspor besi dan baja Indonesia.

Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertemakan “Modernisasi Trade Remedies: Tantangan Bagi Industri Besi dan Baja” pada Selasa (12/11) di Gading Serpong, Tangerang Selatan.

Bimtek ini merupakan kerja sama DPP Kemendag dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 40 pelaku usaha industri besi dan baja serta instansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Bimtek yang dibuka Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Sumber Daya Manusia Andi Fatmawati menampilkan beberapa pemateri handal yaitu perwakilan dari DPP, Direktur Komersial PT Krakatau Steel Purwono Widodo, serta praktisi hukum perdagangan internasional Erry Bundjamin.

Baca :  APBI dan IP2BI Bubar, Aspebtindo Harus Jadikan PBK Makin Kompetitif

“Bimtek bertujuan memberikan pemahaman dan informasi terkini kepada eksportir produk besi dan baja mengenai isu dan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan industri besi dan baja secara global. Dengan pemahaman konsep ini, industri baja nasional dapat mengambil tindakan pencegahan di internal perusahaan dan lebih siap dengan potensi implementasi konsep intervensi mendistorsi pasar (significant market distortion) di dalam modernisasi peraturan trade remedies Uni Eropa,” tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati, tema ini sengaja dipilih sebagai langkah strategis bagi Indonesia terkait adanya permasalahan kapasitas berlebih dari produk besi dan baja dunia. Fenomena yang terjadi di pasar global saat ini adalah banyak negara yang melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya dari membanjirnya produk baja impor melalui berbagai instrumen.

Baca :  Kenapa Impor Beras Jelang Pemilu?

Stagnasi penyelesaian masalah tersebut telah mendorong beberapa negara untuk melakukan tindakan ekstrim dalam menghambat arus impor produk baja ke negaranya. Misalnya, kebijakan tarif global Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal 2018 dengan mengeluarkan tarif tambahan 25 persen terhadap produk baja dan aluminium atas dasar keamanan nasional (Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962).