SOLO-Di Solo, akademisi dari 14 perguruan tinggi yang bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) mendukung gagasan dibentuknya “INDONESIA RAYA INCORPORATED (IRI) “, Rabu (21/12). IRI diusulkan oleh AM Putut Prabantoro Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) dalam uraiannya kepada para akademisi.
IRI ini diharapkan dapat mengatasi dua persoalan utama yang dihadapi Indonesia yakni pemerataan kesejahteraan dan kedua adalah ancaman (potensi) perpecahan dalam tubuh NKRI sebagai sebuah negara (bangsa). Poin utama dari IRI adalah baik industri hilir dan industri hulu harus dimiliki negara dan rakyat melalui “perkawinan” badan usaha permerintah (negara) dan badan usaha pemerintah daerah yang masing-masing menguasai saham mayoritas di badan usahanya.
Para akademisi sangat mendukung terwujudnya IRI meskipun dengan berbagai catatannya. Inilah komentar para akademisi yang juga pakar di bidangnya.
Prof. Dr. Ir. Darsono MS (Universitas Sebelas Maret)
“Kalau IRI terwujud betapa kaya_rayanya masyarakat Indonesia. Karena yang terjadi pada saat ini sudah terbalik dari cita-cita UUD 45. Rakyat membutuhkan negara kuat dan BUMN atau badan usaha milik pemerintah yang sehat. Karena dengan masyarakat akan menjadi kuat. Namun untuk mewujudkan IRI tidak hanya perlu revolusi mental tetapi juga revolus struktural. Kita harus bekerja keras untuk menghindari pecahnya Merah Putih. “
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D (Universitas Gadjah Mada)
“Sebagai ide, IRI bagus namun perlu kajian lebih dalam lagi termasuk survai dan konsolidasi. Entitas baru bentukan IRI adalah entitas bisnis yang berorientasi kerja. Yang perlu diperjelas adalah ekonomi Indonesia menganut sistem apa? Jika BUMN menjadi pilar utama, harus diperjelas BUMN yang mana ? Harus diperjelas juga, BUMN akan dibawa ke mana. Biasanya BUMN akan menuru karena merger dan likuidasi. Dimulai dari holdingisasi industri Hulu yang melibatkan Pertamina, PGN dan PLN. Holding di industri hilir, perlu strategi khusus. Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi tidak menyentuk BUMN dan BUMD.” 
Prof. DR. Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya)
“Indonesia relatif sukses pada jaman ORBA. Jika IRI akan berawal dari sektor energi, harus memperhatikan banyak hal termasuk mengubah minyak sebagai kutukan menjadi berkah bagi bangsa. IRI tidak hanya perkawinan antara BUMN dan BUMD tetapi juga harus menyertakan BUMDes.”
Prof. DR Djoko Mursinto, M.Ec (Universitas Airlangga)
“Perlu mengikutsertakan desa (BUMDes) yang selama ini hanya dijadikan obyek. Perlu diikuti dengan regulasinya dan sekaligus mereview UU yang tidak sesuai dengan UUD 45. BUMDes memiliki kekayaan sendiri namun kesenjangan muncul di desa karena desa bukan obyek karena desa sudah dikuasai oleh orang Kota. Padahal cikal bakal politik berasal dari desa. Selalu sekalipun ada UU yang berpihak pada desa, UU kalah dari Surat Edaran. Jika IRI terwujud, perlu pemberdayaan masyarakat desa dalam kesatuan tata kelola.”
Prof. DR. HB Isyandi, M.Sc (Universitas Riau)
“IRI merupakan pendekatan kemakmuran yang baru Indonesia masa depan. Saya pernah menggagas model IRI di Riau sejak 2001. Masalah utamanya adalah penduduk Riau tidak menikmati hasil minyak bumi Riau. Aneh memang, di bawah bumi Riau minyak dan di atas minyak tetapi 22% warga Riau di bawah garis kemiskinan ? Yang memperihatinkan, dengan penduduk 5,8 juta orang merupakan daerah produksi minyak terbesar tetapi tidak memiliki Akademi Migas. Pemerintah tidak mempersiapkan masa depan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana merestrukturisasi industri minyak di daerah. ”
Prof. Dr. Tulus Tambunan (Universitas Trisakti)
“Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah akibat kelengahan. Orang miskin lebih cenderung ke pendidikan. Di Arab memilih kesejahteraan meskipun yang bergelar Ph. D sangat sedikit. Secara akademis IRI sangat menarik. Perlu ditelaah lebih lanjut langkah apa yang perlu diambil agar ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 45 terealisir. Mengapa hingga sekarang industri hulu dan hilir migas tidak dikuasai negara ? Ini bukan masalah konsep tetapi masalah implementasi. Kurang “ketegasan” atau takut pada gerakan masa jika melakukan perubahan?”
Dr. Ir. B. Saragih M.Sc (Universitas Mulawarman)
“Banyak persoalan utuk mewujudkan IRI dan diperlukan transformasi. Kata kunci tata kelola SDA adalah kedaulatan, distribusi dan keberlanjutan. Tanah Kalimantan sudah dikapling-kapling oleh konglomerasi, sehingga masalah masa depan adalah masalah lahan. Luas wilayah kerja atas yang ijin yang diberikan pemerintah pusat lebih luas daripada daratannya sendiri sehingga pemda tidak bisa mengkontrol dan akhirnya menjadi sumber konflik. Kaltim pertumbuhan ekonominya minus terutama sejak jatuhnya batu bara.”
Sari Wahyuni M.Sc., Ph.D (Universitas Indonesia)
“IRI bagi untuk dipelajari lebih lanjut. Dibutuhkan, kepemimpinan yang kuas, clear strategy transformation, strong vision, best talent dan keuangan yang sehat serta terkait dengan pasar, teknologi serta budaya. Jika BUMN sebagai lokomotif ekonomi, BUMN yang mana ? Dan terwujudnya IRI sangat tergantung pada politik karena biaya demokrasi di Indonesia sangat tinggi. Dalam mewujudkan IRI harus dipertimbangan soal merger dan strateginya harus sangat jelas. IRI harus murni bisnis, jika ada holding harus ditentuk holding seperti apa. BUMN China menjadi raksasa karena tegantung pada sistem, politik dan terutama leadership.”
Dr. Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
“Dicontohkan Muhammadiyah dalam bergerak sudah menggunakan model IRI. Melalui IRI, kepemilikan atas sumberdaya alam merata karena dimiliki seluruh Indonesia. Perwujudan IRI dalam bentuk Incorporated harus menitikberatkan pada pengelolaannya (governance) dan ketat dalam pengawasan karena dimiliki seluruh Indonesia. Hambatannya adalah, dibutuhkan waktu karena banyak sumber-sumber yang belum tercatat bahkan kepemilikannya liar. Pemerintah cenderung menjual ‘ekonomi”nya kepada swasta.” 
Dr. D. Wahyu Ariani, MT (Universitas Maranatha Bandung)
“Indonesia terus dirundung ketidakpastian atas masa depan negara ini. Kalau NKRI sebagai harga mati, mengapa terus terjadi konflik dan pembiaran atas tindakan yang tidak sesuai dengan dasar negara ? Walaupun masih dalam taraf mimpi, setuju dengan pembentukan IRI. Keberhasilan IRI terletak pada SDM dan pemilihan bentuk organisasi yang akan digunakan. Dalam konteks ini, IRI akan memperkuat ikatan NKRI. Bangsa Indonesia harus segera belajar dengan mata terbuka pengalaman buruk sebuah negara seperti Timur Tengah, Nigeria, Sudan dll.”
Winata Wira SE, M.Sc (Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepri)
“Ketidakberhasilan bangsa Indonesia dalam membangun negaranya, jangan-jangan terletak pada mindset yang masih sama yakni sebagai bangsa terjajah. Sebagai sosok, Indonesia adalah negara kaya, tetapi rakyatnya miskin. Kondisi inilah yang terjadi dalam masa penjajahan. Kita sebagai bangsa sudah luar biasa lengah atas ketidakmakmuran rakyatnya. IRI harus segera diwujudkan sekalipun dengan berbagai catatan agar cita-cita UUD 45 terwujud. Indonesia harus bersatu, berjaya dan makmur. Orang asing tahu kekayaan Indonesia karena mindsetnya adalah penjajah. Kepri sebagai daerah migas menjadi terlantar karena masih dinolkan.”
