SURABAYA-Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memilih Jawa Timur sebagai tempat untuk membumikan koperasi syariah.Hal tersebut didasarkan, atas potensi masyarakat di Jawa timur yang mayoritas atau 96,64 persen beragama Islam dengan enam ribu pondok pesantren. “Kami kira, itu pilihan tepat dan bijaksana,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akmad Sukardi saat membuka Pencanangan Gerakan Membumikan Koperasi Syariah di HEmpire Palace Surabaya, Selasa (11/11).
Aktivitas ekonomi syariah di Indonesia semakin kokoh yang ditandai dengan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2014 yang diselenggarakan di Surabaya pada 3 Nopember 2014 yang lalu. “Ekonomi syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah akan mudah dimengerti dan dipahami oleh Masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk muslim mencapai 90 persen,”jelasnya.
Peranan para tokoh agama dan ulama sangat besar dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya ekonomi syariah.
Koperasi syariah telah berkembang seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berbasis kekeluargaan sangat cocok untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi syariah. Sehingga dengan adanya pencanangan gerakan ekonomi syariah, keberadaan KJKS semakin diperlukan. Untuk itu katanya, koperasi syariah perlu dimasyarakatkan sebagai infrastruktur lembaga keuangan non perbankan yang sejalan dengan ekonomi syariah.
Program-program yang telah dilakukan Pemprov. Jatim dalam penguatan Koperasi Syariah diarahkan untuk penguatan tata kelola Koperasi Syariah, antara lain pendampingan penerapan manajemen resiko jasa keuangan syariah dengan peserta sebanyak 50 unit koperasi syariah, pendampingan penerapan pelaporan keuangan syariah mengacu standar akuntansi keuangan syariah sejumlah 350 unit.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UMKM Choirul Djamhari, mengatakan bahwa Indonesia dijadikan contoh terbaik kegiatan koperasi syariah. Hal tersebut perlu direspon melalui kegiatan produktif.
Lebih lanjut digambarkan, ekonomi syariah di Indonesia telah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini jumlah konsumen masih berkisar 5 – 6 persen jumlah penduduk Indonesia.
Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia kurang, dan kemujaraban manfaat ekonomi syariah masih perlu dibuktikan. Koperasi sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan koperasi syariah.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim A. Mudjib Afan, mengatakan Pemprov Jatim telah mendorong Bank Jatim sebagai bank milik daerah untuk segera men spin off Unit Usaha Syariah paling lambat tahun 2016, dan mendorong Bank UMKM BPR milik Pemprov Jatim untuk menjadi BPR Syariah.
Tujuan penyelenggaraan pencanangan gerakan koperasi syariah adalah memasyarakatkan koperasi syariah sebagai salah satu sarana infrastruktur keuangan yang diperlukan dalam aktivitas ekonomi syariah, menyebarluaskan praktek terbaik pengelolaan zakat, serta mengoptimalkan pendayagunaan wakaf sebagai instrument ekonomi untuk menyejahterakan umat melalui koperasi pembiayaan syariah.
Acara yang diikuti 300 peserta dari unsur KJKS/KBMT seluruh Jatim ini, diselingi dengan penyerahan secara simbolis bantuan hibah keuangan APBD Prov. Jatimsebesar Rp. 25 juta kepada Kopentren dan KJKS, penyerahan simbolis sertifikat fasilitasi pembiayaan dari Panin Bank Syariah, penyerahan sertifikat peningkatan pengelola Nazhir Wakaf uang KJKS?KMBT, penyerahan sertifikat Mitra Pengelola Zakat, dan penyerahan super kurban rumah zakat Indonesia. (LITA)
