PADANG-Presiden Joko Widodo meninjau proyek yang digarap menggunakan dana desa di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Dalam blusukannya kali ini, Presiden Jokowi mengaku puas dengan realisasi penggunaan dana desa. “Ini yang kita injak, jalan di desa ini juga berasal dari dana desa Rp45 juta yang dikerjakan selama 21 hari oleh 50 orang yang terlibat, dan ini sudah selesai,” ujar Presiden seperti dikutip dari keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden Arie Dwipayana, Kamis (8/10).
Presiden Jokowi menegaskan sebagian besar dana desa yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp20,7 triliun, telah masuk ke kas pemerintah kabupaten, namun belum mengalir ke tingkat desa. “Itu yang terus kita dorong agar penggunaan dana desa betul-betul bisa menggerakkan ekonomi di bawah, di desa, dan juga bisa meningkatkan daya beli di rumah tangga di masyarakat,” kata Presiden.
Di sela-sela kunjungan kerja di Sumatra Barat itu, Jokowi meninjau dua proyek pembangunan di desa Nagari Parit Malintang. Proyek tersebut, yakni pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seni dan budaya serta pembangunan jalan desa.
Jokowi menilai pembangunan jalan di Desa Nagari Parit Malintang cukup bagus karena menggunakan pasir dan batu yang dibeli dari kawasan itu. Sumber daya alam lokal itu dipakai untuk memperkeras jalan desa. “Artinya uang itu berputar terus di daerah, tidak masuk lagi ke kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Adat Minangkabau yang dianggarkan dari APB Nagari tahun anggaran 2015 Rp45 juta dan swadaya Rp22 juta. Selanjutnya Presiden mengelilingi desa dengan berjalan kaki untuk meninjau proses pembangunan jalan desa.
Secara terpisah, Menteri Desa, PDTT, Marwan Jafar menegaskan kesiagaan dalam mengantisipasi bencana semestinya sudah satu paket dengan program desa membagun.
Kemampuan desa dalam mengelola potensi sumber daya alam harus bersamaan dengan kemampuan masyarakat dalam menjaga kualitas hidup sehat sebagai tanda kemapanan peradaban. “Artinya, kesiagaan menghadapi potensi bencana juga bagian intergaral dari proses peningkatan kualitas pembangunan sebuah desa. Kita dorong agar Desa cepat maju, salah satunya terkait dengan daya tahan mengatasi potensi bencana,” kata Marwan, Kamis (8/10).
Dia mengaku sedih sekaligus geregetan melihat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan tak kunjung reda, malah semakin menjadi-jadi hingga memakan korban jiwa. “Bencana kebakaran hutan menjadi masalah pelik yang kerap merugikan masyarakat desa, khususnya anak-anak,” imbuhnya.
Sebuah bencana alam, lanjut Marwan, harus dipahami dari dua sudut pandang, yakni karena murni bencana alam atau akibat ulah manusia. “Tapi pada umumnya bencana itu akibat ulah manusia yang suka merusak lingkungan, membakar hutan dan sebagainya, ini harus ditindak. Memang ada juga bencana yang terjadi secara alami, namun akibatnya sebenarnya bisa diantisipasi jika kita punya sistem kesiagaan yang baik dalam perlindungan terhadap bencana,” ujar marwan.
Marwan menegaskan bahwa desa-desa adalah benteng terkuat dalam menekan dampak buruk bencana alam. Jika masyarakat desa disiplin menjaga lingkungan dan punya sistem tanggap darurat yang baik, maka seberapa pun bencana itu datang, maka akibatnya masih bisa ditekan dan dikendalikan.
UNtuk itu, dia mempersilahkan dana desa digunakan untuk menanggulangi bencana berupa membangun infrastruktur sekala desa yang rusak. “Namun secara khusus, daerah rawan bencana, pasca konfklik, dan daerah rawan pangan adalah bagian dari tugas kerja kementerian desa, khususnya Dirjen PDT,” pungkasnya.
