JAKARTA-Tantangan berat pemerintahan Jokowi membentuk kabinet yang antikorupsi. Artinya bukan hanya sekedar pemerintahan yang bersih. Namun juga mampu ‘membersihkan’. “Presiden terpilih Jokowi tidak boleh mengangkat menteri yang oleh publik terindikasikan kasus korupsi,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari dalam diskusi “Menghadapi Tantangan Pemerintahan Ke depan,” di Batam, Jumat, (19/0/2014).
Tak hanya soal masalah korupsi saja, kata Hajriyanto, begitu juga tentang mafia. Bahkan kalau perlu Jokowi membentuk satgas pemberantasan mafia, misalnya mafia migas. “Masalahnya, saat ini rakyat frustasi mencari pemimpin yang tepat. Sebenarnya rakyat tak marah, asal tidak ada korupsi. Padahal kita tahu angka kemiskinan sudah mencapai 11%,” terangnya.
Mengungkap sejumlah tantangan pemerintahan Jokowi, sambung Ketua DPP Partai Golkar ini, bukan berarti bermaksud mengkritik. “Yang jelas, rezim Jokowi ini harus benar-benar berani melaksanakan kabinetnya, sebut saja masalah administasi. Intinya, bagaimana mewujudkan sejumlah argumen, kenapa rakyat memilih dia,” paparnya.
Masalahnya, menurut Hajriyanto, masyarakat melihat Presiden Jokowi itu sesuai dengan sikapnya yang lugu dan apa adanya. “Jadi publik ingin kabinet Jokowi ini sederhana, bukan karena mobil dinasnya yang Mercedes. Kalau boleh saya katakan kabinet Kijang Peluru,” ungkapnya.
Disisi lain, Hajri menambahkan kabinet Jokowi ini boleh dikatakan kabinet ngirit atau hemat. “Karena sikap presidennya yang tak suka banyak pidato. Tapi lebih suka bekerja. Bisa juga disebut kabinet eksekutor, bukan oral,” ujarnya sambil menyontohkan bagaimana sikap Jokowi yang tak memiliki artikulatif yang baik dalam berkomunikasi dengan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid lebih menyoroti bagaimana strategi Jokowi dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih beradab ke depan. “Mulai dari Sabang hingga Papua, perlu mendapat perhatian. Kita minta supaya pembangunan itu lebih beradab dan berkeadilan. Saat ini mungkin baru beradab saja, namun belum berkeadilan,” tuturnya.
Dirinya mengkhawatirkan, ketidak adilan bisa memporakporandakan keutuhan NKRI. Apalagi kalau masalah-masalah ketidakadilan ini tidak dirapikan dengan baik dan benar, maka bisa terjadi seperti di Scotlandia yang melakukan referendum untuk pemisahaan diri dari Inggris. “Kasus Scotlandia, bisa merembet ke Spanyol dan Ciprus,” paparnya. (ek)
