LABUHANBATU – Pemerintah mengaku dilematis dalam menjaga keseimbangan harga beras di pasaran.
Pasalnya, pada satu sisi petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sedangkan disisi lain, konsumen terutama kaum ibu membutuhkan harga beras yang terjangkau.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat lalu.
Kepala Negara mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional.
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga mengeluh bagaimana sulitnya pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang.
Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” ucap Presiden.
Presiden turut mengatakan bahwa bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang.
Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” tutur Presiden.
