JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto harus membayar mahal keputusan politiknya yang mengusung kader PDI Perjuangan, Gibran Rababuming Raka sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres 2024 nanti.
Akibat dari keputusan ini, internal partai beringin bergejolak menolak langkah Airlangga tersebut.
Alhasil, desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mulai didengungungkan internal kader partai titisan orde baru ini.
“Menyedihkan, Golkar sebagai partai besar mencalonkan kader partai lain, yang sangat diragukan rekam jejak dan kualitas kepemimpinannya,” ujar Direktur Eksekutif Gerbang Informasi Pemerintahan (GIP) Miqdad Husein di Jakarta, Minggu (22/10).
Padahal di internal Golkar melimpah kader-kader terbaik yang memiliki visi keindonesiaan sangat hebat.
Karena itu, Golkar seharusnya jadi pelopor dan bukan sekedar pengekor.
“Miris melihat kondisi Golkar. Ada apa sebenarnya di internal Golkar sebagai partai besar kok justru seperti jadi ekor politik,” ujarnya.
Miqdad mengatakan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia seharusnya merasa terusik marwahnya karena menjadi sekedar pelengkap dalam menentukan Capres maupun Cawapres.
Padahal, partai beringin ini menjadi partai kader dengan segudang tokoh berkualitas.
“Perlu dipernyakan ada apa sebenarnya Golkar yang merupakan partai besar dengan rekan jejak justru mencalonkan bocah yang baru dua hari masuk Golkar,” jelasnya.
Miqdad mengaku, desakan Munaslub Golkar yang disuarakan kader merupakan harga yang harus dibayar Airlangga Hartarto.
“Airlangga itu ngak biza gerak. Ia di sandera Jokowi, makanya nurut aja apa maunya pak Lurah. Sementara kubu di luar Airlangga nggak mau diperalat. Masak Golkar di pakai Airlangga sebagai alat tebus dengan mencalonkan Gibran,” jelasnya.
