Kasus Rohingya, Indonesia Harus Tekan OKI Agar Bertindak Keras Ke Myanmar

Friday 1 Sep 2017, 1 : 10 pm

JAKARTA-Aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kemarahan dunia. Karena itu Indonesia harus mengambil aksi nyata. “Pemimpin Indonesia atas nama Pancasila dan Rakyat Indonesia harus bertindak lebih,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (1/9/2017).

Sebab, kata Fahri, jika mereka diusir dan dibantai karena agama maka Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. “Tentang menyembah Tuhan. Dan jika mereka dibantai karena etnik manusia maka Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab,” tambahnya.

Pemerintah yang lalu, lanjut Politisi PKS, khususnya masa Presiden SBY telah mengambil upaya penuh untuk menarik Myanmar ke dunia demokrasi dan pemilu yang JURDIL setelah rezim militer berkuasa begitu lama. “Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pun telah berupaya untuk mengantarkan misi kemanusiaan,” tutur Legislator asal NTB.

Tetapi, sambung mantan Ketua KAMMI, pertumpahan darah dan pembantaian serta genosida terus terjadi. “Kita tidak saja menyaksikan viral meme dan video pendek yang mengerikan tetapi berita dari kantor berita resmi,” jelas dia lagi.

Menurut Fahri, DPR memang ingin menjaga demokrasi Myanmar yang telah berjalan di tengah keinginan segelintir elite militer untuk kembali tetapi justru nyawa manusia tak berdosa jauh lebih mahal dari apapun. “Atas nama Pancasila dan Rakyat Indonesia Pemerintah harus bertindak lebih,” tegasnya.

Gunakanlah forum-forum dunia, ujar Fahri, ASEAN, OKI atau PBB untuk meminta ketegasan. Karena jika secara regional pembantaian tidak bisa dihentikan maka inilah bibit penyakit yang bisa menjalar.

Diakui Fahri, kepemimpinan Indonesia dinantikan dunia saat ini. Ruang kosong diplomasi harus diaktifkan agar Indonesia dikenal dan akhirnya memimpin dunia. “Inilah kepemimpinan Pancasila yang menjadi dasar bagi peradaban Indonesia,” pungkasnya. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Persoalan Haji, Langkah Swastanisasi Bisa Jadi Alternatif

JAKARTA-‪Komisi VIII DPR menilai pemerintah tidak siap dalam menangani musibah

Pekerja JICT Jamin Beri Pelayanan Terbaik

JAKARTA-Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menjamin berjalannya pelayanan ekspor