JAKARTA-Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menjamin berjalannya pelayanan ekspor impor di terminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu, meskipun terjadi aksi penolakkan karyawan terhadap perpanjangan konsesi JICT kepada Hutchison Port Holding (HPH) oleh Pelindo II.
Ketua Umum SPJICT Muji Wahyudi menyatakan tetap berkomitmen menjaga pelayanan penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan tidak ada rencana mogok kerja. “Untuk itu kami tegaskan, jika ada yang mengatakan aksi ini akan terjadi gangguan pelayanan di terminal merupakan hal yang tidak benar,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, pekerja JICT sedang berjuang untuk pembatalan perpanjangan konsesi JICT kepada HPH oleh Pelindo II yang berpotensi merugikan negara dan menguntungkan pihak asing.
Namun, lanjut Muji, pada Jumat 8 Agustus 2014, SP JICT juga telah menyampaikan surat pemberitahuan No : SPJICT/PMH/109/VIII/2014 yang ditujukan kepada seluruh pengguna jasa dan mitra kerja JICT tentang komitmen kelangsungan layanan di terminal peti kemas ekspor impor tersebut.
Surat pembertitahuan itu juga di tembuskan kepada al; Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Direksi Pelindo II/IPC, dan Direksi PT JICT.
Sementara itu, International Transport Workers Federation (ITF) siap memberikan dukungan solidaritas internasional kepada Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal yang menyatakan menolak perpanjangan konsesi pengelolaan terminal petikemas terbesar di Indonesia kepada pihak asing. “Solidaritas secara besar-besaran itu untuk melindungi pekerja dari tindakan negatif dan upaya pengebirian serikat pekerja JICT yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” kata Ketua ITF Asia Pasifik Hanafi Rustandi.
Dia mengatakan, ITF terus memantau perkembangan proses perpanjangan konsesi JICT oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC kepada investor asing Hutchison Port Holding (HPH).
“Proses perpanjangan konsesi pengelolaan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok itu dilakukan secara terburu-buru, sehingga menimbulkan penolakan dari internal pekerja pelabuhan,” ujarnya.
SP JICT yang merupakan salah satu dari beberapa serikat pekerja di Indonesia yang berafiliasi ke ITF.
Meskipun SPJICT menolak perpanjangan kontrak JICT, namun sebaliknya Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja (SP TPK Koja), menerima keputusan mendukung amandemen konsesi yang berlaku dari tahun 2014-2039 tersebut dengan pertimbangan yang matang, terutama setelah mendapat kepastian dari Dirut IPC, RJ Lino, tentang status pekerja TPK Koja yang akan tetap bekerja hingga usia pensiun.
Selain itu, sebelum amandemen konsesi, Dirut IPC dan HPI juga telah menandatangani amandemen perjanjian induk TPK Koja yang berisi sejumlah poin antara lain pengakuan masa kerja karyawan TPK Koja ketika masa konsesi tahap 1 berakhir tahun 2018, perubahan status perusahaan dari KSO menjadi PT serta jaminan bekerja hingga usia pensiun “Dengan amandemen konsesi hingga tahun 2039, kami menilai akan makin menjamin kepastian dari pelaksanaan amandemen perjanjian induk yang sudah dilakukan pemilik perusahaan (IPC dan HPI),” jelas Ketua Umum Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja, Prakoso Wibowo, kepada wartawan, beberapa waktu lau di Sekretariat SP TPK Koja.
Prakoso berharap seluruh pekerja maupun stakeholders dan pengguna jasa menanggapi secara positif amandemen konsesi tersebut. Dia pun menjamin seluruh pekerja TPK Koja akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa. “Kami jamin, seluruh pekerja TPK Koja akan tetap bekerja dengan baik memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa,” pungkasnya. (AM)
