JAKARTA-Pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan Indonesia yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga akhir tahun 2013 total kapasitas pembangkit PLN mencapai 34.205 MW. Selain milik PLN, pembangunan pembangkit oleh swasta turut menambah jumlah kapasitas listrik sebesar 11.898 MW, sehingga total kapasitas listrik terpasang nasional mencapai 46.103 MW. Kapasitas listrik sebesar itu dihasilkan dari 5.765 pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pencapain secara signifikan juga terlihat pada panjang jaringan transmisi yang hingga akhir 2013 mencapai 39.395 kilometer sirkuit (KMs), dan panjang jaringan tegangan menengah sepanjang 329.465 KMs, dan panjang jaringan tegangan rendah mencapai 469.478 KMs.
Pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan listrik nasional yang terus tumbuh sekitar 7 % per tahun. Tahun 2013 PLN menyambung 4,2 juta sambungan baru sehingga jumlah pelanggan pada akhir tahun 2013 menjadi 53.996.208 pelanggan atau dalam lima tahun naik sekitar 34,6% (jumlah pelanggan pada tahun 2009 adalah 40.117.685 pelanggan).
Angka-angka pertumbuhan kelistrikan Indonesia tersebut dapat dilihat dibooth PLN pada acara pameran Indonesia Leaders Talk 2014 yang berlangsung dari tanggal 3-5 September 2014, di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta. Pameran ini merupakan bagian dari acara yang bertajuk Kemajuan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, pada pidato pembukaan acara menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia tidak hanya dilakukan oleh BUMN saja, tapi juga yang melibatkan peran aktif pemerintah dan swasta. “Program pemerintah yang terangkum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat not business as usual. Juga melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan upaya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha seperti swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat”, jelas Armida. (ALFONS)
